PARLEMENTARIA: RAPAT PARIPURNA DEWAN BULELENG DIGELAR SECARA VIRTUAL

Foto Balieditor.com-frs: Suasana rapat virtual di salah ruang komisi di DPRD Buleleng

SINGARAJA-BALIEDITOR.COM – DPRD Buleleng, Bali, menggelar rapat paripurna. Kali ini kembali digelar secara virtual. Rapat paripurna itu beragenda tunggal yakni penyampaian nota pengantar Bupati atas Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng TA-2019, di ruang sidang utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (29/6/2020).

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH, menandaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat 1 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan pertanggangjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kata dia, berdasarkan surat pengantar dari sekretaris daerah Kabupaten Buleleng No. 900/107/BPKPD/2020 dengan uraian buku Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, buku rancangan peraturan bupati tentang pertanggungaawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan buku laporan keuangan tahun 2019 tertanggan 19 Juni 2020.

Baca Juga:  Parlementaria: Geladi Resik Pelantikan Anggota PAW Neneng

Dalam nota pengantarnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST, menyampaikan bahwa anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, maka hasil pelaksanaannya wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan, pemanfaatan sumber daya dan pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

“Disamping itu, juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan daerah secara komprehensif yang berguna sebagai umpan balik perencanaan ke depan serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas yang transparan dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019,” jelas Bupati Agus.

Baca Juga:  Parlementaria: Fraksi Demokrat Pertanyakan “Obesitas” Pegawai Kontrak

Bupati Agus juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Buleleng dan jajaran SKPD yang telah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan rasa penuh tanggungjawab sehingga Buleleng kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 6 kali berturut-turut.

“WTP merupakan upaya penyampaian kepada publik tentang akuntabilitas dalam penggelolaan keuangan daerah, namun kedepan kualitas anggaran bukan hanya berpedoman pada audit BPK saja tetapi lebih menitik beratkan kepada kualitas perencanaan dari anggaran tersebut sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng,” paparnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *