Parlementaria: Sempat Diwarnai “Aksi Boikot”, 4 Ranperda Akhirnya Disahkan

Foto Humas DPRD Buleleng: Rapat paripurna pengesahan 4 ranperda menjadi perda

BALIEDITOR.COM – Drama politik sempat tersaji di gedung DPRD Buleleng, Bali, di Jalan Veteran No. 2 Singaraja.

Sempat terjadi “aksi boikot” oleh para anggota dewan yang anti pencabutan Perda tentang jalur hijau, membuat Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna pusing tujuh keliling. Rapat paripurna DPRD Buleleng dengan agenda pengesahan 4 Ranperda usulan eksekutif itu sempat tertunda sekitar satu setengah jam lebih.

Ini lantaran jumlah anggota dewan tidak kuorum. Supriatna mondar-mandir sambil bergerutu ketidakhadiran anggota dewan. Para tamu undangan pun hanya benggong duduk di ruang rapat utama dewan. Mereka tidak tahu alasan kenapa rapat dewan tidak dimulai.

Rapat dewan baru dimulai pukul 11.34 menit setelah anggota dewan 30 orang. Akhirnya keempat Ranperda Kabupaten Buleleng yang diusulkan oleh eksekutif secara resmi disahkan menjadi Perda.

Keempat Ranperda yang disahkan menjadi Perda itu meliputi Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel; Ranperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Buleleng Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 tahun 1985 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Buleleng Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 15 tahun 1998 tentang perubahan pertama Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 12 tahun 1985 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Buleleng Daerah Tingkat II Buleleng; dan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam laporan Pansus I yang dibacakan oleh Ketut Ngurah Arya dan Pansus II yang dibaca Made Mangku Ariawan menyatakan telah merekomendasikan berupa persetujui keempat Ranperda utnuk dibahas untuk diterima, sekaligus dapat diproses selanjutnya untuk dijadikan Perda Kabupaten Buleleng.

Menyikapi kedua laporan Pansus DPRD Kabupaten Buleleng tersebut, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST, menyampaikan pendapat akhir. Ia mengatakan dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan, terdapat perbedaan pandangan dan persepsi terhadap 4 (empat) raperda dimaksud, hal ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat dalam kerangka demokratisasi.

“Perbedaan pandangan tersebut tentunya semata mata mengarah pada upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng,” tandasnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *