Parlementaria: Usai Pelisiran, Komisi I Gelar Hearing, Pimpinan Sidang Cuma Pakai Kaos Oblong

Foto Humas DPRD Buleleng for Balieditor.com: Ketua Komisi I Mangku Mertayasa yang memimpin RDP hanya berpakaian kaos oblong

BALIEDITOR.COM – Setelah pelisiran ke Jawa yang dikemas dengan studi banding, Jumat (10/8/2018) Komisi I DPRD Buleleng, Bali, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD yang merupakan mitra kerjanya.

Hearing yang digelar di ruang Komisi I di lantai satu gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa, SH.MH , didampingi oleh para anggotanya yaitu Wayan Teren SH (Hanura), Dewa Putu Tjakra SH (Demokrat) dan Ketut Jana Yasa SH (Golkar).

Sementara anggota Komisi I yang lainnya tidak nonggol seperti dari Fraksi PDIP, NasDem, Gerindra.

Yang menarik untuk disimak bukan hanya animo anggota Komisi I yang rendah dalam menghadiri rapat-rapat dengan eksekutif tetapi yang memprihatinkan juga adalah pimpinan sidang malah cuma memakai kaos oblong. Sementara anggota Komisi I dan mitra kerja dari eksekutif berpakaian rapi.

Dalam hearing yang membahas rencana kerja anggaran di tahun 2019 sedikitnya 5 OPD yang diundang yakni Inspektorat, Satpol PP, disdukcapil, BKPSDM, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Mangku Mertayasa mengatakan, diskresi atau kebijakan itu bisa diambil ketika ada kegamangan hukum dalam sebuah situasi. Situasi yang dimaksud adalah konstitusi maupun sumber daya manusianya.

“Ini penting dilakukan mengingat kemampuan anggaran kita sangat minin dan kurang mampu mengangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan restrumen Menpan. Oleh karena itu, disanalah peran tenaga kontrak yang sebenarnya yang termaktub dalam perjanjian kerja yang memang sangat dibutuhkan kompentensi dan kelayakannya sehingga kinerja Pemerintah bisa berjalan dengan baik,” tandas Mangku Mertayasa yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Bali itu.

Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng berjanji akan membuat kajian, referensi atau masukan kepada Pemkab kalau itu memang menjadi kebutuhan yang vital dalam rangka menunjang kinerja kerja maka diskresi ini harus dilakukan. “Tetapi ini memang betul-betul mempunyai output yang baik untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng,” tambahnya lagi.

Komisi I juga menyoroti jumlah auditor yang masih sangat minim itu. Kepada Inspektorat, Komisi I menyarankan agar menambah lagi jumlah auditor hinga 42 orang. Perhitungan Komisi I bahwa sesuai dengan luas wilayah makah jumlah auditor yang ideal adalah 42 orang.

“Harusnya auditor itu ada 42 dengan luas wilayah dan jumlah desa yang ada di Kabupaten Buleleng, sekarang hanya ada 21 auditor,” papar Mangku Mertayasa lagi.

Terkait dengan pencetakn E-KTP yang selama ini sentralisasi di Disdukcapil Kabupaten Buleleng, Komisi I berharap pencetakan E-KTP agar dikembalikan ke masing-masing kecamatan dengan resiko memerlukan anggaran besar seperti pengadaan alat perekaman yang harus terkoneksi dengan pusat dengan sistem online seperti alat perekam retina mata yang mampu mengantisipasi data dobel.

Sekarang di Buleleng hanya ada 3 yaitu di Kecamatan Buleleng, Gerokgak dan Kecamatan Tejakula. “Berarti masih kurang 6 alat perekam yang tentu membutuhkan dana cukup besar, hal inilah yang akan dijadikan prioritas-prioritas anggaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng,” saran Komisi I. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *