Pemkab Buleleng Klarifikasi Kasus Tanah Batu Ampar, Siap Lawan Berita Hoax

Foto Istimewa: Sekkab Dewa Ketut Puspaka (tengah) sedang memberikan keteranga pers

BALIEDITOR.COM – Gencarnya aksi demo yang digalang Paguyuban Masyarakat Cinta Buleleng (PACUL) di depan Kantor KPK di Jakarta, membuat para petinggi Pemkab Buleleng merasa tidak nyaman, Apalagi aksi demo itu selalu menjadi berita menarik bagi media massa.

Aksi PACUL terbaru Rabu (5/9/2018) di depan Kantor KPK yang diberitakan secara luas oleh media cetak, elektronik dan media online, terutama yang ditulis media online Fajar.com, membuat para petinggi Pemkab Buleleng panik dan kebakaran jenggot.

Jumat (7/9/2018) siang langsung digelar jumpa pers yang disampaikan Sekkab Buleleng, untuk mengklarifikasi kasus tanah Batu Ampar di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, terutama HPL 1 Pejarakan.

Terkait HPL 1 Pejarakan, Pemkab Buleleng menang di semua jejang atau level peradilan mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Singaraja hingga tingkat kasasi di MA RI.

“Pemberitaan media cetak maupaun elektronik sehubungan dengan asset Pemkab Buleleng terutama HPL 1 Desa Pejarakan sering menjadi headline pada awal tahun 2018 sampai dengan saat ini. Terakhir pemberitaan media online Fajar judul “Rugikan negara puluhan miliaran, KPK Didesak Tangkap Bupati Buleleng” tertanggal 5 September 2018,” jelas Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengawlai keterangan persnya di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng Jalan Pahlawan No 1 Singaraja.

Dipaparkan, pemberitaan media massa itu dimulai dari adanya unjuk rasa dan laporan kepada aparat penegak hukum termasuk di dalamnya pengaduan kepada KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan ata pengelolaan HLP 1 Desa Pejarakan.

“Terhadap permasalahan ini, Pemkab Buleleng sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban perlu menyampaikan kepada public berdasarkan data dan bukti menurut hukum sehubungan dengan asset HPL 1 Pejarakan, sehingga public mendapatkan pemberitaan yang berimbang atas permasalahan tersebut,” urai Sekkab Puspaka panjang lebar.

Kata dia, pemberitaan di beberapa media cetak dan elektronik tentang unjuk rasa atau demonstrasi tentang kasus tanah Bat Ampar, dinilai telah mengganggu stabilitas dan kenyamanan Buleleng. Seperti terganggunya rasa aman bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Buleleng, utamanya di wilayah sengketa sebagai daerah kawasan pariwisata.

Kemudian, kata dia, dampak pemberitaan itu membuat para pemilik investasi enggan menanamkan modalnya ke Buleleng sehingga membuat ekonomi sulit berkembang.

“Hilangnya kepercayaan public atau ruaknya citra Pemkab Buleleng, utamanya dalam tata kelola pemerintahan, padahal Pemkab Buleleng sejak 5 tahun terakhir telah melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan,” tandas Sekkab Puspaka.

“Hal ini terbukti bagaimana Pemkab Buleleng dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pengelolaan asset dengan memperoleh predikat ‘WTP’ dalam tiga tahun berturut-turut,” urainya.

Secara hukum, papar Sekkab Puspaka, masalah HPL 1 Desa Pejarakan sudah selesai karena sudah dimenangkan secara beruntun oleh Pemkab Buleleng mulai dari peradilan rendah tingkat PN sampai MA.

“Bahwa berdasarkan keputusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut maka berdasarkan huku asset atas nama Pemkab Buleleng berupa HPL 1 tahun 1976 Desa Pejarakan, seluas 45 Ha dan hak-hak yang ada diatasnya/HGB sampai saat ini adalah sah sesuai dengan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Buleleng dan terhadap pengelolaan asset telah sesuai dengan ketentuan,” papar Sekkab Puspaka.

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Putusan MA No. 3319 K/Pdt/2017 jo Perkara No. 54/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 22 Desember 2017. Sesuai putusan kasasi no. 3319 K/Pdt/2017, kata Puspaka, MA menyatakan permohonan kasasi dari 14 orang pemohon kasasi antara lain, Komang Karya, Nyoman Putra, Nengah Kerti,I Wayan Bakti, I Made Tianis, dan Sunarmi tersebut tidak dapat diterima.

”Dengan tidak diterimanya permohonan kasasi para penggugat tersebut, maka lahan seluas 45 Ha sesuai HPL 1 Tahun 1976, sah berdasarkan hukum sebagai asset Pemkab Buleleng,” tegasnya.

Dengan putusan MA tersebut, Pemkab Buleleng berharap tidak ada lagi upaya atau pemberitaan yang tidak faktual, menyudutkan dan mengarah Hoax. ”Dengan putusan MA kami juga siap melakukan gugatan terhadap pemberitaan yang terindikasi Hoax,” tandasnya.

Publikasi putusan MA No. 3319 K/Pdt/2017 jo Perkara No. 54/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 22 Desember 2017 terkait penolakan kasasi yang diajukan 14 orang warga pemohon lahan HPL 1 Desa Pejarakan ini, dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada publik. ”Sehingga pemberitaan yang kurang berimbang dan tidak berdasarkan data serta fakta ini, tidak berlarut-larut. Karena dampak dari pemberitaan di media massa, terutama online sangat serius terhadap pembangunan Buleleng, termasuk iklim investasi atau peran serta pihak ketiga dalam pembangunan Buleleng,” tandas Puspaka seraya menyebutkan Pemkab sudah mengumpulkan bukti dan menginventarisir pihak yang terlibat untuk dilaporkan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *