Pendidikan: Sosialisasi Pedoman PPDB 2017/2018, Zonasi Jadi Syarat Kelulusan

Foto Humas Pemkab Buleleng for Balieditor.com: Kadisdikpora Buleleng Gede Suyasa

Foto Humas Pemkab Buleleng for Balieditor.com: Kadisdikpora Buleleng Gede Suyasa

BALIEDITOR.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 akan digulirkan. Berbagai syarat ditentukan dalam sistem penerimaan kali ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017.

Salah satunya menyangkut zonasi ataupun jarak tempat tinggal calon siswa yang digunakan sebagai syarat kelulusan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd saat ditemui usai memaparkan pedoman PPDB tahun 2017/2018 pada kegiatan Sosialisasi Pedoman PPDB Tahun Ajaran 2017/2018 Kabupaten Buleleng di Hotel Banyualit, Senin (29/5/017).

Menurut Suyasa, PPDB tahun ini memiliki perbedaan yang signifikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017. Salah satunya adalah zonasi atau jarak tempat tinggal calon siswa menuju sekolah yang dituju menjadi hal yang utama untuk menentukan kelulusan calon siswa.

Kabupaten, kata dia, mempunyai kewenangan dalam mengatur PPDB di tingkat TK, SD, dan SMP. Ia mengakui sudah membuatkan pedoman dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait.

“Kita sudah buat pedoman dan disosialisasikan baik itu kepada perbekel, kepala sekolah, DPRD, dan Dewan Pendidikan. Terutama menyangkut zonasi ini,” ujarnya.

Secara teknis, pejabat yang jebolan FKIP Unud (kini menjadi Unduksha) menjelaskan zonasi ini ditentukan oleh jaraknya. Saat ini, untuk menentukan anak yang diterima di sekolah, 90 persen berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah. Siapa yang lebih dekat dia yang diterima.

Kata dia, sebesar lima persen melalui jalur prestasi. Anak-anak yang mempunyai prestasi bisa masuk. Lima persen lagi anak-anak yang terkena perpidahan orang tua karena pindah tugas, karena terjadi bencana dan eksodus. Hal ini hanya berlaku pada tingkat SMP. Berbeda dengan tingkat SD yang menggunakan faktor usia. “Kalau di SMP tergantung daya tampung. Siapa yang paling jauh, itu yang tidak diterima. Kalau di SD faktor usia yang paling menentukan. Usia anak SD harus enam tahun. Kalau diatas lima tahun dan dibawah enam tahun itu harus ada rekomendasi dari psikolog ataupun hasil rapat dari Dewan Guru apakah anak ini layak atau tidak masuk SD,” jelas Suyasa.

Suyasa meyakinkan bahwa untuk sekolah-sekolah negeri tidak ada pungutan-pungutan ataupun biaya pendaftaran. Semua sekolah negeri dari TK sampai SMP di Buleleng harus mengikuti petunjuk penggunaan dana BOS. Tidak ada biaya pendaftaran sampai biaya penyelenggaraan sekolah.

“Namun untuk sekolah swasta diberi kesempatan sesuai dengan Permendikbud. Yang penting memperhatikan minimal 20 persen orang-orang miskin bebas dari pungutan di swasta,” tegasnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *