Perda IMTA Terancam Nganggur, Permen No 10/2018 Pungutan Naker Asing Masuk PNBP

Foto Balieditor.com-cha: Kepala Imigrasi Singaraja, Ngurah Mas Wijaya

BALIEDITOR.COM – Buleleng bakal kehilangan pemasukan dari retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Ini lantaran pemerintah pusat bakal mencaplok potensi pendapatan itu.

Akibatnya, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng No.4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2014 terancam nganggur alias tidak bergigi.

Peraturan terkait soal pungutan terhadap tenaga kerja asing (TKA) telah dirubah melalui Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dalam Permen itu disebutkan seluruh pendapatan Negara dari penggunaan naker asing termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan penerimaan pemerintah daerah terkategori retribusi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali, Ngurah Mas Wijaya mengatakan, pihaknya menerima Permen No.10/2018 terkait pengaturan penggunaan TKA yang mengatur soal tata cara penggunaan TKA termasuk IMTA. Dan itu, katanya merupakan turunan dari Peraturan Presiden No.20/2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

”Di Permen itu termasuk pengaturan soal pungutan untuk TKA .Ini yang baru kami terima dan belum secara detil kami pelajari.Yang jelas seluruh pengaturan TKA ada di Permen tersebut,” ujarnya, Kamis (19/7/2018).

Mas Wijaya mengatakan, jumlah TKA dalam data base Kantor Imigrasi Singaraja berjumlah 200-an orang yang bekerja di banyak sektor. Selain hotel dan restaurant, naker asing banyak bertebaran di sektor industri terutama di PLTU Celukan Bawang. ”Semua TKA tersebut dibawah pengawasan kami agar tidak terjadi penyimpangan terutama pelangaran izin tinggal,” paparnya.

Kata dia, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mengantongi dokumen izin tinggal dalam bentuk Visa Terbatas (Vitas) untuk bekerja. Hal itu, katanya, diatur dalam Perpres No.20/2018 bagi TKA wajib kantongi Vitas yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk.

”Vitas itu bisa sekaligus dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas yang berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Hanya saja, dalam permen tersebut tidak diatur tentang IMTA dan menyebut pemasukan daerah hanya bisa dilakukan melalui retribusi daerah.”Secara tegas tidak disebutkan soal IMTA,” tandasnya.

Terbitnya Permen No 10/2018, Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,mengancam keberadan PerdaNo.4 Tahun 2014 tentang IMTA.Padahal Perda yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2014 tersebut,pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu cukup menjanjikan. Untuk tahun pertama pemberlakuan, Kabupaten Buleleng berhasil meraup ratusan juta yang masuk ke kas daerah sebagai PAD. Bahkan,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Buleleng, pernah merancang PAD dari sektor IMTA tahun 2016 di rancang Rp 1 miliar. Asumsi itu, mengacu pendapatan sebelumnya yang terus mengalami penaikan yang cukup signifikan. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *