Perda Sampah: Masyarakat Dibebani Double Cost

Foto Balieditor.com-frs: Sosialisasi perda sampah

BALIEDITOR.COM – Ternyata Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak ramah terhadap masyarakat.

Perda pengganti Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 itu bukannya memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat tetapi justru sebaliknya.

Masyarakat Buleleng, Bali, terutama di 19 desa dan kelurahan di Buleleng kini menjadi sapi perahan alias ATM bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng karena dibebani double cost.

Asisten II Setkab Buleleng Ni Made Rousmini, S. Sos, didampingi Kadis LH Putu Ariadi Pribadi, Kabaghumas/Protokol Ketut Suwarmawan dan Direktur Umum PDAM buleleng, menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (2) maka para pelanggan PDAM Kabupaten Buleleng di 19 desa dan kelurahan dipungut biaya retribusi retribusi persampahan/kebersihan sebesar Rp 5.000 saat membayar tagihan air setiap bulan.

“Substansi perubahan dimaksud adalah pasal 11 ayat (2) yang berbunyi dimana pada Perda sebelumnya, bukti pembayaran retribusi persampahan/kerbersihan adalah ‘…dapat berupa karcis dan/atau kuitansi’ diubah menjadi bukti pembayaran retribusi persampahan/kebersihan adalah ‘…dapat berupa karcis, kuitansi, dan struk’,” jelad Rousmini dalam acara sosialisasi Perda No 8 Tahun 2018 di restoran Ranggon Sunset Pantai Prnimbangan, Singaraja, Senin (4/3/2019) siang.

Anehnya, kendati sudah dipungut biaya retribusi via PDAM sebesar Rp 5.000 tetapi masyarakat masih dibebani lagi biaya sampah jauh lebih besar lagi di wilayah atau lingkungan tinggal mereka antar Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. Bahkan DLH terkesan membiarkan punggutan itu dan seolah lepas tangan.

Menjawab pertanyaan Balieditor.com, Kadis LH Buleleng Ariadi Pribadi menjelaskan bahwa kompensasi yang didapat masyarakat dari pembayaran retribusi itu adalah pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah desa dan kelurahan itu.

“Kompensasinya, kita mengangkut sampah di TPS di masing-masing wilayah. Sampah di rumah warga itu diambil oleh petugas sampah di wilayah masing-masing yang dibentuk atau dikoordinir di wilayah itu,” jawab Kadis Ariadi Pribadi.

Ariadi Pribadi juga berjanji segera mengecek sejumlah wilayah yang masuk 19 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran utama retribusi biaya sampah via PDAM, yang kabarnya belum tersedia fasilitas sampah.

Kesembilanbelad desa dan kelurahan itu adalah Kelurahan Kampung Singarja, Asrna, Kendran, Banjar Bali, Banjar Jawa, Kampung Baru, Kampung Kajanan, Kampung Anyar, Kampung Bugis, Banyuasri, Kaliuntu, Banjar Tegal, Paket Agung, Banyuning, Beratan, Liligundi, Penarukan, Sukasada dan Desa Baktiseraga.

Hasil pemantauan Balieditor.com menyebutkan bahwa sebagian kelurahan sama sekali tidak tersedia bak sampah. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *