Petani Bali Tolak RUU Pertanahan

Foto Balieditor.com-cha: Sejumlah elemen kelompok tani bersama KPA Bali mendeklarasikan penolakan atas di sahknya RUU Pertanahan menjadi UU

BALIEDITOR.COM – Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) menuai perlawanan petani. Mereka menolak RUU tersebut disahkan menjadi UU.Pasalnya,RUU itu awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria,namun faktanya,akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria dan menguatkan proses perampasan dan penggusuran tanah rakyat.

“Kami tolak keras disahknya UUD Pertanahan karena itu telah menyimpang dari spirit dan prinsip UUPA 1960 dan Tap MPR IX/2001. RUU akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria dan menguatkan proses perampasan dan penggurusan tanah rakyat. Jika ngotot disahkan,itu akan menjadi kado buruk pada Hari Tani Nasional,” tegas Ni Made Indrawati dari perwakilan Konsorsium Pembaharuan agrarian (KPA) Bali bersama elemen petani di Buleleng, Senin (26/8/2019).

Menurutnya, RUU Pertanahan bertentangan dengan UUPA 1960. Meskipun dalam konsiderannya dinyatakan bahwa RUUP hendak melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA, akan tetapi substansinya semakin menjauh dan bahkan bertentangan dengan UUPA 1960.”Apapun itu,kita pastikan akan tolak RUU pertanahan itu,” imbuhnya.

Indrawati menyebut,penolakan itu sebagai bentuk sikap kedaulatan rakyat atas hak-haknya terhadap tanah. Menurutnya, ada 5 poin yang menjadi dasar penolakan terhadap RUU Pertanahan.Diantaranya,soal ketimpangan struktur agraria yang tajam, maraknya konflik agraria struktural, kerusakan ekologis yang meluas, laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas. Lebih lanjut Indrawati mengatakan, RUU Pertanahan seharusnya menjawab 5 krisis pokok agraria yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan. Sayangnya RUUP yang masih dalam penggodokan gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi.

”Dengan pertimbangan tersebut, kami menolak RUU Pertanahan yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan Pemerintah. Serta mendesak Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan,” ujarnya.

Terkait konflik agraria di Bali, Indrawati menyebut sekitar 981 hektar lahan di Bali masih berkonflik. Diantaranya,di Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan, Sumberkima, Pemuteran), Gianyar (Puhu/Selasih). Sedang di Klungkung sejatinya sudah masuk dalam kerangka reforma agraria untuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), namun belum ada penyelesaian dari pemerintah.

”Di Selasih, Desa Puhu Gianyar petani berhadapan dengan PT. Ubud Resort Duta Development. Sedangkan Sendang Pasir petani berhadapan dengan pihak PT. Margarana dan Pemprov Bali,” ungkap Indrawati.

Sementara itu, penasehat KPA Bali, Ngurah Karyadi, memaparkan bahwa RUU Agraria yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI dan dalam waktu dekat disahkan,hanya menguntungkan dan mementingkan para investor pemilik modal,bukan kepentingan para petani dan rakyat.

“RUU Pertanahan tidak sevisi dengan presiden Joko Widodo terkait dengan reforma agrarian,” ujarnya. Menurutnya, rakyat sudah puluhan tahun mengerjakan lahan milik pemerintah atau perusahan. Bahkan sampai habis masa kontrak. Kemudian mereka mengajukan hak kepemilikan atas lahan tersebut. Malah tidak menjadi hak petani, justru eksekusi yang hadir,” sesal aktivitis asal Jembrana ini.

Ngurah Karyadi menyindir adanya upaya pendekatan ke rakyat hanya manis di musim politik. Dan setelah menduduki jabatan idak pernah peduli dengan konflik agraria. Dia mencontohkan kasus tanah seluas 246,5 hektar yang ada di Desa Pemuteran,Dusun Sendang Pasir akan dieksekusi oleh Pemprov Bali. Sementara masyarakat sudah puluhan tahun menempati tanah tersebut dan mengajukan menjadi hak milik. Mendadak muncul putusan untuk dilakukan eksekusi dari Makamah Agung (MA). ”Petani selama ini tidak memiliki jaminan hak atas tanah. Justru tanah banyak dimiliki oleh kaum pemilik modal dan investor,” tegas Ngurah Karyadi.

Karena itu, kata Ngurah Karyadi, dia bersama sejumlah kelompok petani dari Bukit Sari, Desa Sumber Kelampok, Dusun Goris, Desa Pejarakan Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Selasih Payangan, Gianyar dan Kaliunda, Klungkung,menyerukan penolakan RUU Pertanahan dari Bali karena banyak konflik yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.”Kami deklarasikan penolakan RUU Pertanahan bersama lima organisasi kelompok tani di Bali,” tandas Ngurah Karyadi. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *