Pilgub Bali 2018: Tiga Perbekel Bermasalah Diperiksa Panwaslu Buleleng

Foto Balieditor.com-ngr: Periksa perbekel bermasalah

Foto Balieditor.com-ngr: Periksa perbekel bermasalah

BALIEDITOR.COM – Tiga dari empat perbekel bermasalah sudah diperiksa Panwaslu Buleleng.

Ketiga perbekel itu adalah Perbekel Desa Kalibukbuk, Ketut Suka; Perbekel Desa Panji, Made Sutama di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Buleleng.

Sememtara Perbekel Desa Bukti, Gede Wardana diperikaa di Panwascam Kubutambahan.

Sedangkan, Perbekel Desa Tirtasari, Gede Riasa dipanggil memberikan klarifikasi pada Kamis (25/1/2018) di Sekretariat Panwascam Banjar.

Pertama, Perbekel Desa Kalibukbuk, Ketut Suka yang dimintai keterangan sekitar satu jam lebih. Perbekel Suka mengatakan, saat itu ia baru pulang kuliah di salah satu perguruan tinggi agama di Kota Singaraja dan langsung menyaksikan kegiatan parade budaya serangkaian Deklarasi KBS-ACE di Taman Kota Singaraja, yang kebetulan warganya ikut dalam acara itu.

“Kebetulan pula warga masyarakat dari Desa Kalibukbuk ikut kegiatan kesenian itu, sehingga saya sempatkam nonton kegiatan parade budaya. Bukan semata-mata hadir pada kegiatan KBS-Ace, setelah itu saya pulang,” kata Perbekel Suka usai memberikan klarifikasi di Sekretariat Panwaslu Buleleng, Rabu (24/1/2018).

Setelah itu satu jam kemudian, hadir Perbekel Desa, Panji Made Sutama yang langsung didengarkan keterangannya. Dari klarifikasi, Sutama mengakui keberadaannya di Lapangan Taman Kota Singaraja.

Hanya saja ia mengaku, tidak mengikuti Deklarasi paslon dan hanya untuk membeli bakso.

Sedangkan Perbekel Desa Bukti, Gede Wardana secara tegas menyatakan berada di tempat, namun untuk memantau warganya yang hadir dan selanjutnya meninggalkan lokasi deklarasi.

Anggota Panwaslu Buleleng yang juga Divisi Hukum dan Penindakan, Putu Sugi Ardana mengatakan, pemanggilan beberapa Perbekel untuk memberikan klarifikasi ini, hanya untuk mengetahui alasan atas keberadaan perbekel terkait ajang politik yang telah dilarang dalam regulasi.

Dari klarifikasi itu, sambung Sugi Ardana, hasilnya akan kembali dilakukan kajian sesuai dengan undang-undang. “Nanti keterangan Perbekel yang kami undang minta klarifikasi, akan kami sesuaikan dengan data dan fakta di lapangan saat Deklarasi. Selanjutnya hasil klarifikasi keempat perbekel, akan dilakukan kajian sehingga mendapatkan kesimpulan untuk kami memberikan rekomendasi,” jelas Sugi.

Pemanggilan klarifikasi oleh Panwaslu Buleleng terhadap 4 Perbekel itu terkait dugaan pelangaran yang mengacu pada Undang Undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana, dalam Pasal 51 huruf b berbunyi Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, huruf g berbunyi perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan huruf j yang berbunyi perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *