Pilkel: Anak Buah Dr.Somvir Terjungkal di Bebetin

BALIEDITOR.COM – I Made Ardana sebagai murid Somvir terjungkal dalam pertarungan pemilihan perbekel Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali, meski sempat heboh tertangkap money politic oleh warga para tim pemenangan dari Ardana.

Tradisi heboh money politic saat pileg 2019 Somvir meski dilaporkan ke BAWASLU Buleleng dugaan money politic dan Bawaslu Bali pelanggaran LPPDK nol terselamatkan oleh Bawaslu meski barang bukti sangat banyak dan otentik. Namun Ardana malang nasibnya karena disamping timnya tertangkap money politic tapi terjungkal dalam pertempuran pemilihan perbekel.

Somvir lolos sebagai anggota DPRD Bali dari Partai NasDem yang notabene penduduk naturalusasi asal India sangat menghebohkan perpolitikan di Bali. Meski tidak banyak berbuat di masyarakat tapi mampu mengalahkan calon-calon DPRD yg memiliki pengabdian.

Baca Juga:  DPR RI: Sambut Idulfitri, Bunda Tutik Bagi-Bagi Sembako di Bulbar

Mungkin karena faktor pemilih tradisional yg mendapat bayaran saat pencoblosan seperti saat pemilihan Perbekel Desa Bebetin sukses,Dr.Somvir berhasil melenggang.

Sementara ketua panitia Pilkel 2019 Desa Bebetin Kecamatan Sawan/Buleleng Gede Ardana dikonformasi terkait dugaan adanya indikasi money Politik yang lakukan Colan Kades No 2 Made Ardana warga Banjar Dinas Bengkel mengatakan, “Kesepakatannya  kemarin setelah kami undang para calon akhirnya kami sepakat bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tetap berlangsung.”

“Kemudian untuk laporan terkait itu kami akan laporkan ke pengawas kabupaten dalam hal ini kan panitia pilkades kabupaten untuk ditindak lanjutnya karena kami di panitia desa tidak ada kewenangan untuk menangani hal tersebut. Dari pihak kabupaten kemarin saya diberikan petunjuk bahwa hal ini untuk sementara diredam dulu untuk melanjutkan proses pemungutan dan penghitungan suara. Dan kami berharap bahwa proses pemilihan kedepan kita lakukan secara demokrasi jangan sampai ada yang namanya penggunaan money politik apalagi secara fulgugar dan cara ini sangat merugikan bagi demokrasi. Kami masih menyusun laporannya karena harus ada beberapa persyaratan jadi laporan itu harus lengkap,” jelas Gede Ardana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *