Polemik Batu Ampar: Hoax? Setwan Buleleng dan Ketua Komisi II Ngaku Ditemui Tim KPK

Foto Dok Balieditor.com: Mangku Budiasa

Foto Dok Balieditor.com: Mangku Budiasa

BALIEDITOR.COM – Sindiran sejumlah orang dekat Bupati Buleleng termasuk sejumlah wartawan di Buleleng yang dijuluki “wartawan plat merah”, yang menyatakan berita kedatangan KPK ke Buleleng Selasa (27/3/2018) dan 28/3/2018) adalah hoax, akhirnya rontok.

Ini setelah aktif LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Gede Suardana menggelar jumpa pers khusus dengan Balieditor.com tentang kehadiran tim KPK ke Buleleng. Isu berita hoax itu makin hancur setelah Sekretaris DPRD (Setwan) Buleleng Gede Wisnawa dan Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, SH, MH, secara gentle mengakui kehadiran tim KPK beranggotakantiga orang itu.

Baca Juga:  Polemik Batu Ampar: Ombudsman Juga “Tegur” Kejari Singaraja

Sekwan Wisnawa mengaku bahwa tim KPK dating Rabu (28/3/2018) di sela-sela pegawai setempat sedang istirhat. Tim KPK, kata dia, datang dengan menunjukkan surat tugas. Kata Wisnawa, kedatangan tim KPK untuk berkoordinasi terkait notulen pertemuan tahun 2012, perihal perpanjangan izin PT PAP atas lahan 16 ha di Batu Ampar.

“Ya memang (datang). Katanya dulu ada pertemuan, nanti dia bersurat resmi. Kemarin hanya perkenalan biasa, hanya koordinasi. Katanya tahun 2012 ada pertemuan gitu. Saya tahun 2012 kan belum di sini (DPRD Buleleng, red), 2015 barusaya di sini. Saya sudah minta bersurat dulu, biar saya koordinasi dengan Pak Ketua,” papar Sekwan Wisnawa.

Baca Juga:  Berantas Korupsi: Satgas Saber Pungli Buleleng Dilantik

Pengakuan senada juga diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, SH, MH. Hanya saja dia tidak bias memberikan keterangan secara detail tentang kerjasama antara Pemkab Buleleng dengan PT PAP atas tanah Batu Ampar yang “dirampas” Pemkab Buleleng dari 77 petani itu.

“Pertanyaannya seputar masalah asset Prapat Agung yang di barat. Kebetulan masalah asset itu bukan ada di Komisi II tapi di Komisi I,” ungkapnya.

Jadi? “Jadi, kami normative saja menyampaikan bahwa masalah asset ditangani oleh teman-teman di Komisi I,” ujar politisi PDIP itu. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *