Polemik Lahan Bandara: Dewan Bilang Tak Masalah, Bisa Diambil Alih untuk Kepentingan Negara

Foto Balieditor.com-cha: Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna

BALIEDITOR.COM – Pernyataan Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea, yang menyebut lahan milik desa pakraman setempat untuk rencana bandar udara (Bandara) Internasional Bali Utara telah dikuasi pihak ketiga,mendapat tanggapan DPRD Buleleng.

Ketua DPRD Bulelneg Gede Supriatna, SH, menganggap peralihan status lahan direncana bandara Bali Utara tidak berpengaruh besar terhadap rencana tersebut.

Menurutnya, rencana pembangunan bandara di Bali Utara akan jalan terus karena hal itu sudah bagian dari rencana pemerintah pusat dan daerah. “Rencana membangun bandara jalan terus dan itu sudah menjadi rencana dari pemerintah pusat dan daerah. Kendala apapun yang ada tentu akan diselesaikan sesuai mekanisme yang ada,” tandas Supriatna.

Kata politisi PDIP itu kendati dikuasai pihak ketiga,clahan tersebut tetap bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan bandara. Penguasaan lahan oleh pihak ketiga tidak menjadi alasan terhambatnya program yang menyangkut kepentingan orang banyak.

”Jalan terus,kan bukan kendala sekalipun lahan itu beralih status.Ada cara yang bisa dilakukan untuk meng-clear kan masalah itu,” imbuhnya.

Supriatna mengatakan, pendekatan secara personal kepada pemegang HGB bisa dilakukan dengan catatan untuk menemukan solusi. Hanya saja jika tetap menemukan kendala,bisa dilihat kepentingan penguasaan lahan hingga 90 tahun.

”Artinya ada tujuan investasi jika ada pihak yang melakukan kerjasama sewa lahan. Nah, kita bisa lihat ijinnya untuk rencana apa dilahan tersebut. Cara lain kita bisa eksekusi dengan cara konsinyasi jika kepentingan pembangunan bandara terhambat oleh sebab itu (lahan dikuasi pihak ketiga,red),” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah membangun bandara internasional di Bali Utara kembali terganjal. Pasalnya di titik koordinat yang telah ditentukan ternyata lahannya bermasalah. Lahan seluas 370 hektar lebih telah terbit sertifikat HGB atas nama pihak ketiga.Lahan tersebut telah terbit sertifikat HGB atas nama PT.Pinang Propertindo milik pengusaha Adi Suari.

Konon, oleh Desa Pakraman Kubutambahan,lahan itu disewa kontrak hingga tahun 2062 sejak tahun 1991 silam.

Kelian Desa Pakraman Kubutambahan ,Jero Pasek Ketut Warkadea, membenarkan lahan milik Desa Pakraman sudah di kontrak pihak ketiga selama 90 tahun. Hanya saja, Warkadea mengaku belum tahu ada rencana pemerintah bakal membangun bandara didarat bertaraf internasional berlokasi di Kubutambahan.Begitu juga soal penentuan lokasi atau penlok, mantan Kadisbupar ini mengaku belum mengetahuinya.

”Seandainya ijin penlok bandara darat itu benar diatas lahan Desa Pakraman Kubutambahan seluas 370 hektare dikontrak Adi Suari, maka itu bukan jadi urusan kami lagi. Dikontrakkan kepada Adi Suari selama 90 tahun, sejak tahun 1991 lalu,” kata Warkadea. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *