Polemik Wantilan Sinalud: Perbekel Bantah Pembangunan Wantilan Mangkrak

Foto Balieditor.com-frs: Perbekel Ketut Sumanaya sedang memperlihatkan gambar bangunan wantilan Desa Adat Sinalud pada jumpa per di Kantor Desa Kayuputih

Foto Balieditor.com-frs: Perbekel Ketut Sumanaya sedang memperlihatkan gambar bangunan wantilan Desa Adat Sinalud pada jumpa per di Kantor Desa Kayuputih

BALIEDITOR.COM – Polemik belum selesainya pembangunan Wantilan Desa Adat Sinalud, Desa Dinas Kayuputih (Kayuputih Melaka sebutan lama), Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, ditanggapi para petinggi Desa Kayuputih.

Senin (26/6/2017) siang Perbekel Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Ketut Sumanaya didampingi para Kelian Banjar Dinas, TPK, dan tokoh masyarakat, menggelar jumpa pers di Kantor Perbekel Kayuputih.

Dalam penjelasannya, Perbekel Sumanaya membantah tudingan bahwa pembangunan Wantilan Desa Adat Sinalud itu mangkrak. Dia menegaskan bahwa pembangunan wantilan yang dibiaya dengan dana BKK Kabupaten Buleleng itu tetap jalan.

“Pembangunan tetap jalan, tidak mangkrak. Sekarang berhenti karena dana Rp 100 juta itu sudah habis. Nanti kita lanjutkan setelah ada dana lagi. Kita bangun bertahap,” tandas Perbekel Sumanaya.

Bahkan tahap pertama pembangunan wantilan itu, ungkap Perbekel Sumanaya, sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten (Itkab) Buleleng. “Ini sudah diperiksa Inspektorat, dan hasilnya tidak ada masalah kok,” paparnya.

Perbekel Sumanaya juga membantah keras tudingan bahwa dirinya yang menggelar rapat kecil yang memutuskan wantilan itu menjadi dua lantai. Diceritakan, rapat kecil itu digelar di Desa Adat Sinalud dengan dihadiri TPK, Kelian Banjar Dinas Sinalud, dan Kelian Desa Adat Sinalud bersama prajuru adat setempat.

“Saya sendiri tidak hadir dalam rapat itu. Mereka sendiri yang minta perubahan bangunan dari satu lantai menjadi dua lantai. Katanya biar lebih representative. Ini Kelian Banjar Dinas Sinalud dan TPK saya ada ini, mereka yang hadir lalu hasilnya disampaikan ke saya. Jadi rapat kecil itu bukan diadakan di Kantor Desa dan bukan saya yang adakan rapat itu. Itu mereka di adat Sinalud yang adakan rapat itu. Kok saya dituduh begitu,” tegas Perbekel Sumanaya.

Pernyataan Perbekel Sumanaya ini dibenarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sinalud Ketut Wiliada. “Rapatnya bukan di desa pak, tetapi di Sinalud. Saya sendiri hadir bersama TPK. Hasilnya adat minta agar wantilan menjadi dua lantai. Tahap pertama pakai dana BKK Rp 100 juta itu. Dilanjutkan tahap berikutnya dengan dana dari BKK Provinsi,” ujar Wiliada.

Kemudian, Perbekel Sumanaya menceritakan panjang lebar tentang proses awal pengajuan proposal hingga pelaksanaan pembangunan wantilan itu. Kata dia, awalnya Desa Adat Sinalud ajukan proposal dengan nilai Rp 250 juta. “Namun dari Pemkab Buleleng hanya Rp 100 juta. Lalu pengelolaan dilakukan oleh Desa Dinas sesuai dengan aturan, bukan kami ambil proyek itu dan tidak transparan,” kisahnya.

Bahkan , kata dia, gambar pembangunan wantilan yang dibuat konsultan juga sudah disetujui Desa Adat Sinalud. “Mereka malah minta agar gambar yang dibuat konsultan itu tidak diubah lagi. Mereka senang dengan gambar itu,” pungkasnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *