Politik: 6 Caleg DPRD Bali dari NasDem Buleleng Adukan Somvir ke DK Partai NasDem

Foto ist: Made Teja, salah satu dari 6 caleg yang lapor Somvir ke DK NasDem

BALIEDITOR.COM – Ternyata konflik internal Partai NasDem Buleleng tampaknya terus berlanjut.

Ini 6 caleg DPRD Bali dari Partai NasDem Buleleng resmi mengadukan rekannya caleg terpilih DR Somvir ke Dewan Kehormatan Partai NasDem Wilayah Provinsi Bali.

Keenam caleg itu adalah I Made Teja, S.Sos, nomor urut daftar caleg tetap (DCT) 3; Nyoman Mudita, nomor urut DCT 4; Nyoman Tirtawan, nomor urut DCT 5: I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, nomor urut DCT 7: I Made Arjaya, nomor urut DCT 8, dan Made Westra, nomor urut DCT 12.

Dalam surat pengaduan tertanggal 25 Juli 2019 dan resmi dilaporkan ke DK Partai NasDem Wilayah Provinsi Bali pada tanggal 7 Agustus 2019 diurai secara rinci doaa-dosa politik yang dilakukan Somvir.

Berikut pokok permohonan keenam caleg NasDem Buleleng itu.

POKOK PERMOHONAN.
3.1. Terjadi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif, Serius dan Signifikan.

3.1.1 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Bali Tahun 2019, telah terjadi berbagai pelanggaran yang mengakibatkan pergeseran suara pemilih calon anggota DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan BALI 5 (Kabupaten Buleleng).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain sebagai berikut :
Praktek Politik Uang
Bahwa Dr. Somvir calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Daerah Pemilihan BALI 5 (Kabupaten Buleleng) Nomor Urut 10 telah melakukan praktik politik uang terhadap para pemilih diseluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng. Praktik politik uang dilakukan baik pada Masa Kampanye maupun Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019. Praktik politik uang berupa pemberian uang dari Dr. Somvir kepada para pemilih mengakibatkan suara pemilih Pemohon bergeser kepada Dr. Somvir.
(P1 Bukti Terlampir)

Bahwa Dr. Somvir adalah mantan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang masuk ke partai NasDem pada tahap pencalonan dan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Daerah Pemilihan BALI 5 (Kabupaten Buleleng) Nomor Urut 10. Bergabungnya Dr. Somvir ke Partai NasDem seharusnya menaikan perolehan kursi Partai NasDem, akan tetapi perolehan kursi Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Bali 5 (Kabupaten Buleleng) tidak bertambah dan masih tetap sama seperti hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yaitu hanya 1 (satu) kursi. Sehingga kepindahan Dr. Somvir ke Partai NasDem serta praktik politik uang yang dilakukannya pada basis-basis suara Pemohon diduga bukan untuk menaikan suara dan menambah kursi serta membesarkan partai tetapi hanya untuk mengambil alih kursi kader sendiri dan merusak nama baik partai. Dr. Somvir hanya berambisi merebut kursi NasDem yang diperoleh pada Pemilu 2014 lalu dan dirinya tidak ada keinginan untuk membesarkan Partai NasDem, hal ini jelas terlihat dari :

Pada alat peraga yang disebar Dr. Somvir maupun pada sosialisasinya tidak ada mencantumkan Foto dan atau tidak menyebutkan nama Caleg DPR RI dari Partai NasDem, sekalipun Ketua DPW Partai NasDem Bali menjadi calon DPR RI unggulan NasDem Bali

Pada alat peraga yang disebar Dr. Somvir maupun pada sosialisasinya tidak mencantumkan foto dan ataupun tidak menyebutkan dukungan pada Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh NasDem dan menjadi program pemenangan nasional
(P2. Bukti Terlampir)

Bahwa Praktik politik uang Dr. Somvir yang sebagian besar dilancarkan di basis-basis NasDem telah membuat caleg-caleg NasDem di semua tingkatan menjadi susah bergerak di lapangan karena masyarakat lalu membandingkan sesama caleg Partai NasDem secara pragmatis dari kemampuan serta jumlah memberikan uang seperti yang dilakukan oleh Dr. Somvir.

Bahwa Praktik politik uang Dr. Somvir juga menyasar anak-anak yang tidak memiliki hak memilih. Modus yang digunakan oleh Dr. Somvir adalah mengumpulkan anak-anak yang tidak memiliki hak memilih untuk latihan yoga, setelah selesai latihan yoga, Dr. Somvir memberikan Alat Peraga Kampanye Dr. Somvir beserta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing anak yang tidak memiliki hak memilih serta menyuruh anak-anak tersebut mencarikan suara bagi Dr. Somvir
(P3. Bukti Terlampir)

Bahwa praktik politik uang yang dilakukan Dr. Somvir telah membuat gaduh pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Buleleng, bahkan masyarakat di Kabupaten Buleleng melakukan unjuk rasa dan melaporkan praktik politik uang yang dilakukan oleh Dr. Somvir kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng bahkan kasus tersebut sampai berlanjut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Akan tetapi masyarakat sangat menyadari kewenangan DKPP hanyalah mengenai pelanggaran etika dan pedoman prilaku penyelenggara pemilu, bukan teknis pekerjaan penyelenggara pemilu, sehingga sampai saat ini praktik politik uang yang dilakukan oleh Dr. Somvir masih menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Buleleng.
(P4 – P5 Bukti terlampir)

Bahwa praktik politik uang yang dilakukan Dr. Somvir telah menggeser suara pemilih Pemohon dan merusak nama baik Partai NasDem yang selama ini dikenal dengan partai keren, partai tanpa mahar politik, partai yang bersih dari korupsi dan kolusi.

Penyalahgunaan Anak.
Bahwa Dr. Somvir telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, hal mana pada tanggal 7 April 2019 bertempat disalah satu hotel di kawasan Lovina Dr. Somvir telah melibatkan anak dalam kegiatan politik, memberikan Alat Peraga Kampanye berupa contoh surat suara pemilu, stiker kampanye Dr. Somvir, buku yoga Dr. Somvir dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Komang Nopa Setiawan anak dibawah umur yang tidak memiliki hak memilih. Selain Alat Peraga Kampanye, Komang Nopa Setiawan juga diajari dan diperagakan cara membuka surat suara pemilu, cara mencari nama Dr. Somvir dalam surat suara dan cara memberikan suara untuk Dr. Somvir. Selanjutnya Dr. Somvir menyuruh Komang Nopa Setiawan mencarikan suara untuk Dr. Somvir.

Bahwa sejak viralnya video Komang Nopa Setiawan anak dibawah umur yang tidak memiliki hak memilih dilibatkan dalam kegiatan politik, Komang Nopa Setiawan beberapa kali sempat dicari oleh orang-orang yang menyuruh Komang Nopa Setiawan meminta maaf kepada Dr. Somvir. Bahkan Komang Nopa Setiawan menjadi korban diserempat oleh dua orang tidak dikenal yang mengakibatkan luka-luka pada tangan Komang Nopa Setiawan dan sampai saat ini luka-luka tersebut belum sembuh.
(P6. Bukti Terlampir)

Bahwa Komang Nopa Setiawan telah mengalami tindak intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, bahkan Komang Nopa Setiawan sempat mengalami musibah kecelakaan akibat diserempet orang tidak dikenal yang mengakibatkan luka-luka pada tanganya. Akibat peristiwa tersebut, hingga saat ini Komang Nopa Setiawan masih sangat tertekan. Oleh karena sudah membahayakan keselamatan Komang Nopa Setiawan, maka atas kejadian tersebut Dr. Somvir telah diadukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
(P7. Bukti terlampir)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Bahwa Dr. Somvir tidak melampirkan Laporan Pencatatan Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta tidak menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa, serta tidak disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat Pasal 49 dan Pasal 53 Peraturan KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sedangkan pada masa kampanye Pemilu banyak ditemukan alat peraga kampanye Dr. Somvir seperti Baliho, Spanduk, specimen surat suara pemilu, kartu nama maupun Stiker, banyak terpasang dan tersebar dimasyarakat, sehingga Dr. Somvir diduga telah melanggar Peraturan KPU RI Nomor KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum serta telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(P8. Bukti Terlampir)

Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana (LPPDK) Dr. Somvir yang tidak dilampiri laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan tidak menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa, serta tidak disertai bukti pengeluaran telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Bali disertai dengan bukti-bukti Alat Peraga Kampanye Dr. Somvir dan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye oleh Dr. Somvir.
(P9. Bukti Terlampir)

Bahwa Bawaslu Provinsi Bali tidak melakukan klarifikasi terhadap kantor percetakan tempat pemesanan Alat Peraga Kampanye Dr. Somvir dan Bawaslu Provinsi Bali juga tidak meminta keterangan ahli. Sehingga pengumuman Bawaslu Provinsi Bali yang menyatakan Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Dr. Somvir yang tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali, tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
(P10. Bukti terlampir)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.

Bahwa Dr. Somvir telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tertuang jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tertanggal 20 Pebruari 2013, menyebutkan anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem dan mempunyai kartu anggota. Setiap anggota Partai NasDem berkewajiban patuh dan setia kepada garis perjuangan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Partai NasDem, serta Tidak melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia dan Tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai, oleh karenanya Dr. Somvir sebagai anggota Partai telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem. Akan tetapi Dr. Somvir juga telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.

Bahwa Dr. Somvir tidak patuh dan tidak setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai serta keputusan-keputusan Partai, serta tidak mengormati prinsip-prinsip partai, karena telah menggembosi suara Partai NasDem, hal mana Dr. Somvir diduga telah bekerjasama atau bertandem dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dari partai politik lain yang mengakibatkan perolehan suara partai NasDem untuk DPRD Kabupaten/Kota tidak linier dan selisihnya sangat jauh dari peroleh suara Dr. Somvir calon anggota DPRD Provinsi.

Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Dr. Somvir telah merusak organisasi partai, hal mana sampai saat keberatan ini diajukan hubungan komunikasi dan koordinasi sesama pengurus partai sangatlah tidak harmonis, begitupun hubungan antara pengurus dengan anggota dan hubungan sesama kader serta hubungan antara organisasi partai dengan masyarakat sudah sangat terganggu, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sudah sangat merosot dan keadaan ini sangat merusak nama baik baik partai NasDem ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Dr. Somvir telah membuat gerah masyarakat Buleleng dan menjadikan motivasi untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada yang berwenang. Dan pada akhirnya dinamika tersebut menjadi bahan pemberitaan di berbagai media, baik media cetak, maupun media online. Sehingga sempat terbentuk paradigma, citra buruk NasDem di masyarakat Buleleng bahwa Caleg NasDem dalam memenangkan kursi di Buleleng menggunakan cara – cara kotor yang melanggar aturan dan undang-undang pemilu.
(P11 – P12 Bukti Terlampir)

3.1.2 Pergeseran Suara Pemilih Pemohon.
Bahwa perolehan suara Dr. Somvir 2019 sebanyak 11.898 pemilih BUKANLAH pemilih yang sama, yang terpelihara, yang dulu pada 2014 lalu memberikan dukungan suara sewaktu Dr, Somvir maju melalui PDIP. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran suara yang berbeda saat perolehan 2019 jika dibandingka dengan perolehan suara di 2014 baik di tingkat kecamatan dan atau di tingkat desa. Sementara migrasi pemilih sangat kecil kemungkinan terjadi pada demografi pemilih Dapil Buleleng.

Bahwa jika kita zoom per desa di masing-masing kecamatan, maka akan semakin terlihat bagaimana Dr. Somvir telah menghabisi suara caleg sesama Partai NasDem, terutama para pemohon, dan membuat caleg Partai NasDem sulit untuk mendapatkan simpati masyarakat akibat paraktik politik uang yang dilancarkan oleh Dr. Somvir telah menyebabkan masyarakat menerima caleg NasDem dengan mindset pragmatis.

Petitum

Berdasarkan semua uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Dewan Kehormatan Partai agar memberhentikan keanggotaan Dr. Somvir dari Partai NasDem dan membatalkan pencalonan Dr. Somvir sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan BALI 5 (Kabupaten Buleleng) Pemilihan Umum Tahun 2019, atau setidak-tidaknya membatalkan pencalonan Dr. Somvir sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan BALI 5 (Kabupaten Buleleng) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau apabila Dewan Kehormatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *