Politik: Baru Perbekel Jagaraga-Kaliasem Ajukan Permohonan Pengunduran Diri

Foto Dok Balieditor.com: Kadis PMD Gede Sandhiyasa

BALIEDITOR.COM – Tampaknya empat perbekel yang ikut mengadu nasib di politik praktis sedang bermain api.

Hingga hari ini, empat dari enam perbekel yang mendaftar sebagai caleg dari beberapa parpol belum mengajukan permohonan pengunduran diri.

Baru dua perebekel yang gentle dan mentaati aturan pencaleg yang sudah mengajukan permohonan penguduran diri ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng.

Kedua perbekel yang taat aturan itu adalah Perbekel Jagaraga, Kecamatan Sawan Made Sumendra Nurjaya dan Perbekel Kaliasem, Kecamatan Banjar Ketut Widana.

“Hanya baru ada 2 perbekel yang sudah mengajukan, baru tadi (Jumat, 20/7/2018), red) kami terima surat pengunduran dari dua Perbekel. Berarti, ada 4 perbekel yang belum mengajukan. Dan surat itu ditunjukan kepada Bupati Buleleng. Saat ini, pengajuan surat 2 perbekel itu masih kami proses. Nanti keputusan resmi mereka sah mengundurkan diri, itu kan berdasarkan SK Bupati,” ujar Kadis PMD, Gede Sandhiyasa, kepada Balieditor.com di ruang kerja, Jumat (20/7/2018) siang.

Sedangkan empat perbekel “nakal” yang hingga hari ini belum ajukan permohonan pengunduran diri adalah Perbekel Tejakula, Kecamatan Tejakula Ketut Suardana; Perbekel Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak Made Dana: Perbekel Pemuteran, Kecamatan Gerokgkak, Gede Mudita; dan Perbekel Selat, Kecamatan Sukasada Made Artana.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng, Gede Sandhiyasa mengatakan, jika mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka seorang perbekel memang tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik. Namun untuk proses pencalegan ini, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018, maka jika ada Perbekel yang maju sebagai caleg diwajibkan harus mundur dari jabatannya.

“Jika berdasarkan UU Desa yang diatur soal menjadi pengurus partai, perbekel tidak boleh menjadi pengurus partai. Tapi ini kan prosesnya di KPU, jadi sesuai PKPU itu, jangankan Perbekel, perangkat desa pun harus mundur dari jabatannya kalau memang maju sebagai caleg,” kata Sandhiyasa, Jumat (20/7/2018) siang di ruang kerjanya.

Dari 6 perbekel yang mulai terjun ke politik praktis itu, 4 perbekel bertarung di DPRD Kabupaten Buleleng yakni, Perbekel Selat, Made Artana maju dari Partai Hanura, kemudian Perbekel Jagaraga Made Sumendra Nurjaya, Perbekel Kaliasem Ketut Widana dan Perbekel Pemuteran Gede Mudita maju dari PDIP.

Sedangkan, Perbekel Tejakula Ketut Suardana dan Perbekel Sanggalagit Made Dana, bertarung di DPRD Provinsi Bali melalui PDIP.

Sandhiyasa mengakui bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan secara pasti total keseluruhan perbekel yang maju sebagai caleg di Pileg 2019 nanti. Sebab, proses pencalonan mereka melalui parpol dan KPU. “Kalau informasi sih 6 Perbekel. Tapi ini kan masih proses, kami juga tidak berhak ikut campur urusan KPU dan parpol. Kalau kami datang ke sana, salah kami,” jelas Sandhiyasa.

Sandhiyasa kembali menegaskan, dalam hal ini pemerintah sifatnya menunggu. Sebab, pengunduran diri dari perbekel adalah hak mereka. Ketika ada surat permohonan pengunduran diri masuk, pemerintah memprosesnya untuk pergantian.

“Kalau dalam pergantian, kami melihat masa tugas dulu. Kalau masa tugasnya kurang setahun, ya nanti ditunjuk Penjabat Perbekel. Tapi, kalau masa tugasnya tersisa lebih dari setahun, maka diganti melalui proses PAW,” pungkas Sandhiyasa. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *