Politik: Dinyatakan Batal Ikut Pemilu, Gerindra Laporkan KPU Buleleng ke Bawaslu

Foto Balieditor.com-frs: Widana melapor ke Bawaslu Buleleng

BALIEDITOR.COM – Tensi politik di Bali Utara dalam beberapa hari terakhir mulai memanas. Saat ini terjadi “perang” antara Partai Gerindra Buleleng versus KPU Buleleng.

Apa pemicunya? Ternyata pemicunya adalah sikap KPU Buleleng yang membatalkan keikutsertaan Gerindra sebagai peserta Pemilu. Total 45 calon legislatif (Caleg) tingkat Kabupaten dari partai Gerindra, dibatalkan sebagai peserta Pemilu Legislatif 2019.

Pembatalan partai Gerindra Buleleng sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Buleleng, menyusul adanya Berita Acara KPU Buleleng dengan No. 140/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/X/2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 1 Oktober 2018.

Pada berita acara itu menyatakan point pertama, batas waktu menyampaikan LADK sampai 23 September batas waktu pukul 18.00 wita. Point kedua, partai Gerindra dinyatakan terlambat menyampaikan LADK. Point ketiga, PKS dan PKPI tidak menyerahkan LADK. Dan point keempat, parpol yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD tahun 2019.

Dengan munculnya berita acara KPU Buleleng itu membuat DPC Gerindra Buleleng, keberatan. Partai Gerindra menyatakan “perang” melawan KPU Buleleng.

Kibaran bendera “perang” itu bukan sekedar lips service tetapi langsung ada aksi nyata. Jajaran pengurus DPC Gerindra Buleleng dipimpin oleh Kadek Widana, Bendahara DPC Gerindra Buleleng , Rabu (3/10/2018) langsung melaporkan ke Bawaslu Buleleng di Jalan Bisma Singaraja.

Laporan atau permohonan dengan No. BI.02/10/A/DPC-Gerindra/2018. Kadek Widana yang juga anggota DPRD Buleleng mengatakan, ada beberapa hal dari berita acara yang dibuat KPU Buleleng dinilai janggal.

Pada point 4, kata Widana, disebutkan bahwa intinya parpol yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD tahun 2019, sedangkan sambung Widana, DPC Gerindra sudah menyerahkan LADK dan diterima oleh KPU Buleleng.

“Kami datang ke Bawaslu, mengikuti proses yang diminta Bawaslu. Berita acara yang dibuat KPU Buleleng, dasar hukumnya kurang. Kami menyampaikan LADK dan diterima KPU, bukti-bukti semua ada dan sudah kami serahkan ke Bawaslu. Seandainya di awal LADK kami tidak diterima, mungkin beda cerita,” tegas Widana akrab disapa Cawi.

Justru yang dianggap janggal lagi bagi Widana yakni, berita acara KPU yang tak lain adalah dokumen negara tanpa ada stempel resmi KPU. Sehingga ia menilai, banyak kejanggal dari berita acara dikeluarkan KPU yang justru merugikan partai Gerindra Buleleng. “Ini dokumen negara, tidak ada cap. Tapi kami akan ikuti prosesnya, mohon mediasi. Astungkara cepat diselesaikan. Kalau tidak, jalurnya beda itu ada jalur hukum,” tegas Widana.

Menurut Widana, keterlambatan dalam penyerahan LADK ke KPU Buleleng selama 8 menit bukan disengaja. Sebab, kata Widana, hambatan itu karena ada kemacetan di jalan saat menuju ke KPU. Bahkan Widana mengaku, jika sudah sempat menghubungi pihak KPU melalui pesan Wathsapp. “Saksi ada, kami hanya terlambat 8 menit dari waktu ditentukan. Semua tahapan pemilu kami ikuti dan kami terima dari KPU. Kami mohon, bisa cepat diselesaikan jangan sampai ke jalur lain,” tegas Widana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *