Politik: Ketua Bawaslu Buleleng Paling Lama Disidang Jumat Depan

Foto Dok Balieditor.com: Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana menanti disidangkan di DKPP

BALIEDITOR.COM – Setelah Kamis (9/5/2019) Nyoman Redana melaporkan langsung secara resmi Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleg, Bali, Putu Sugi Ardana, SH, MH, ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta, kini tinggal menunggu jadwal sidang DKPP.

Laporan Redana itu terkait kasus money politics oleh Somvir pada masa tenang kampanye tepatnya Somvir bagi-bagi tanggal 15 Aprik 2019 atau H-2 pencoblosan 17 April 2019, sesuai aturan di DKPP maka paling lambat sidang akan digelar dua minggu sejak dilaporkan.

Laporan Redana diterima Luqman Hakim dari Bagian Pengaduan dan atau Laporan DKPP tertanggal 9 Mei 2019. Sesuai informasi yang diperoleh dari Luqman maka paling lama Ketua Bawaslu Buleleng Sugi Ardana bakal duduk di kursi pesakitan Jumat tanggal 24 Mei 2019 pekan depan.

Redana pun langsung melayangkan surat berisikan mengadukan Sugi Ardana ke Ketua DKPP di Jakarta. Laporan Redana itu tertuang dalam formulir pengaduan dan atau laporan (Form I-P/L DKPP). Pengaduan atau laporan tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Sejumlah dosa yang dilakukan Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana diuraikan panjang lebar dalam Form I-P/L tersebut. Antara lain adanya aksi intimidasi teradu (Putu Sugi Ardana, red) kepada Redana saat melaporkan kasus money politics serta upaya menghilangkan barang bukti dalam Formulir Model B.3 yaitu tidak dicantumkannya uang Rp 500 ribu yang dikembalikan pelapor.

Kepada DKPP, pengadu Nyoman Redana meminta agar memberhentikan dengan tetap teradu Putu Sugi Ardana dari jabatan Ketua Bawaslu Buleleng serta keanggotanya di Bawaslu Buleleng.

“Kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, pemberhentian tetap kepada teradu sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng maupun sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng,” tulis Redana di butir ketiga laporannya.

Di butir empat, pengadu Redana meminta agar dalam amar putusannya, majelis memerintahkan Bawaslu RI, Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Buleleng agar melanjutkan pemeriksaan pengaduan pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Memerintahkan kepada Bawaslu RI, Bawaslu Bali, dan Bawaslu Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan keputusan DKPP ini paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan,” desak Redana di butir kelima laporannyah.
Hasil bincang-bincang pelapor dengan seorang staf di Bagian Pengaduan dan atau Laporan DKPP disebutkan Ketua Bawaslu Buleleng Puti Sugi Ardana dipastikan melanggar kode etik, seharusnya GAKKUMDU yang menangani laporan pidana Pemilu. Bukan Sugi Ardana. “Pasti Sugi Ardana kena karena dia telah melanggara etika. Dia tidak akan lolos,” papar Redana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *