Politik: Muak dengan Sikap Tak Adil KPU, Masyarakat Pasang Spanduk Cabut PKPU 24/2018 di KPU-Bawaslu Buleleng

Foto-Foto Balieditor.com-frs: Masyarakat sudah muak dengan sikap tak adilKPU, akhir pasang spanduk cabut PKPU 24 Tahun 2018

BALIEDITOR.COM – Setelah sejumlah politisi di Buleleng mendesak KPU mencabut Peraturan KPU (PKPU) No 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilu karena dinilai tidak bergigi, ternyata langsung direspon oleh masyarakat.

Sejumlah masyarakat yang merasa perihatian dengan pelaksanaan Pemilu terutama di Bali atas tidak berlakunya PKPU No 24 Tahun 2018 ini, langsung menyambut desakan para politisi tersebut.

Dipimpin Dewa Jack, masyarakat Buleleng langsung melakukan aksi memasang spanduk yang berisikan mendesak KPU untuk mencabut PKPU 24 Tahun 2018 itu. Sebanyak tiga buah spanduk mereka pasang, masing-masing satu buah spanduk dipasang di Sekretariat Bawaslu Buleleng di Jalan Bisma. Spanduk itu dipasang persisi di bawah papan nama Bawaslu Buleleng.

Setelah itu mereka bergerak ke sekretariat KPU Buleleng di Jalan A Yani. Di sana spanduk yang sama dipasang di depan Sekretariat KPU Buleleng.

Usai di KPU Buleleng, Dewa Jack dan kawan-kawan kembali bergerak ke pusat kota Singaraja, Sebuah spanduk dengan ukuran dan tulisan yang sama dipasang di pinggir Jalan A Yang persis di depan Kantor Pegadaian Singaraja tau sebelah barat Toko Fuji Film.

Spanduk-spanduk itu terbuat dari kain putih denan tulis tangan dengan cat warna merah darah. Bunyinya “CABUTt PKPU 24/2018, UU DIBUAT BUSUK”.

Usai pemasangan spanduk, Dewa Jack menyatakan bahwa sebagai masyarakat merasa telah ditipu oleh KPU dengan tidak menerapkan PKPU No 24 Tahun 2018 dengan tidak adil. Masyarakat sudah susah-susah menyukseskan Pemilu namun KPU dan Bawaslu membiar caleg tertentu menginjak-injak hargi diri dan martabat masyarakat pemilih dengan tidak melapor dana kampanye dalam LPPDK.

“KPU dna Bawaslu justru melindungi caleg yang melanggar PKPU itu sendiri. Kenapa caleg seperti DR Somvir yang nyata-nyata tidak melapor dana kampanye kok malah diloloskan KPU dan ketika masyarakat melapor ke Bawaslu, justru Bawaslu menyatakan Somvir tidak bersalah,” kritik Dewa Jack.

Sebagai pemilih yang suaranya dilecehkan KPU dan Bawaslu, Dewa Jack meminta KPU agar tidak lagi membuat PKPU tentang dana kampanye Pemilu dan segera mencabut kembali PKPU 24 Tahun 2018 yang dinilai sangat memalukan itu.

“Pemilu 5 tahun ke depan semua peserta pemilu gak perlu buat LPPDK. KPUD & BAWASLU Bali kena pasal turut serta dalam melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Pidana Pemilu No 24 tahun 2018,” tandasnya

Dewa Jack dan teman-teman mendesak Ombudsman untuk segera memerikan KPU Bali dan Bawaslu Bali serta Bawaslu Buleleng yang telah mengkhianatai tugasnya sebagai penyelenggarakan pesta demokrasi. “Memalukan. Ombudsman perlu panggil KPUD dan BAWASLU Bali. Karena semua peserta Pemilu sibuk buat LPPDK tapi hanya dijadikan mainan bohong-bohongan, dan telah merugikan peserta pemilu,” tegas Dwa Jack.

Dia menyebutkan, ribuan perserta pemilu dan banyak partai politik dirugikan, diolok-olok, dibohongi untuk membuat LPPDK. “Setelah adanya peserta pemilu DR Somvir dari Partai Nàsdem tidak membuat LPPDK Rp 0 justru tidak dikenakan sanksi pidana 2 tahun penjara atau tidak dicoret sebagai peserta pemilu. Malah dibela dan dilindungi,” pungkas Dewa Jack. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *