PTSL Sepang-gate: Kejari masih Harus Koordinasi dengan Polisi

Foto Balieditor.com-frs: Suartika (kanan) serahkqn dokumen keada Firdaus

BALIEDITOR.COM – Perjuangan sejumlah warga Desa Sepang Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali, untuk mendapatkan keadilan masih jauh dari harapan.

Ini Kasi Intel Kejari Buleleng Nur Eka Firdaus kepada masyarakat yang mengaku sebagai korban Pungli, mengatakan pihaknya masih harus koordinasi dengan polisi dan Tim Saber Pungli.

Kok gito? Kata Firdaus bahwa kasus tersebut pernah ditangami polisi dn Tim Saber Pungli.

“Kami terima laporan iti. Namun kami masih harus koordinasi dengna polisi dan Tim Saber Pungli, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganannya.

Firdaus menyatakan, mengapresiasi upaya warga sebagai bentuk peran serta warga masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan pemberantasan korupsi.

”Namun demikian, laporan yang disampaikan tentu harus dilengkapi identitas lengkap pelapor,keterangan/informasi dan bukti-bukti yang mendukung dugaan terjadinya tindak pidana yang dilaporkan,” ujar Firdaus.

Namun demikian, laporan warga ini akan dikaji dan ditelaah terlebih dahulu, karena sudah pernah dilaporkan ke institusi lain.

”Laporannya kita terima, akan kami kaji dan telaah terlebih dahulu, termasuk melakukan koordinasi dengan institusi lain yang sempat menerima laporan ini, agar tidak terjadi tumpang tindih,” pungkasnya

Kamis (14/3/2019) siang sejumlah warga yang mengaku korban Pungli mendatangi Kejari Singaraja di Jalan Dewi Sartika Selatan No. 23 Singaraja.

Mereka didampingi LSM Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) Provinsi Bali, warga pemohon Pendataan Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) antara lain, Ketut Melandra dan I Nyoman Suardika melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) pada kegiatan Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Tahun 2017.

”Kami daftarkan dua (dua bidang tanah,red) dan diminta biaya Rp. 500 ribu/bidang, jadinya Rp. 1 juta, tapi sampai sekarang sertipikat belum jadi,” ungkap Melandra, Kamis (14/3/2019) saat diterima Kasiintel Kejari Singaraja, Nur Eka Firdaus di Aula Kantor Kejari Singaraja.

Ditambahkan Ketut Suartika selaku Ketua Tim B-KPK Provinsi Bali, keluhan warga pemohon PTSL Desa Sepang Tahun 2017 tesebut telah disampaikan kepada B-KPK dan ditindaklanjuti dengan upaya pendampingan kepada warga untuk menempuh jalur hukum.

”Sebelumnya keluhan warga masyarakat ini sempat kami laporkan ke Tipikor Polda Bali, namun dinyatakan belum cukup bukti adanya indikasi pungutan liar dan warga diminta mencari bukti kwitansi,” ungkapnya.

Untuk mendapat keadilan, warga berharap laporan terkait dugaan adanya pungli pada kegiatan PTSL di Desa Sepang bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja.

”Yang dilaporkan itu, warga pemohon PTSL dikenakan biaya Rp. 500 ribu/bidang tanah. Hal ini, tentu menyalahi aturan serta ketentuan PTSL,” jelasnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *