Rawan Kongkalikong, KPK Diminta Awasi Pembahasan Ranperda Kenaikan PBB P2

Foto Dok Balieditor.com: Gede Suardana

BALIEDITOR.COM – Setelah terjadi Tarik ulur di internal Pansus II DPRD Buleleng,Bali, tentang pembahasan Rancangan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), menurut rencana pembahasan kembali digelar besok.

Diperkirakan pembahasan Ranperda itu bakal berlangsung seru antara anggota Pansus II maupaun dengan anggota DPRD Buleleng. Situasi ini dikhawatirkan menjadi monumentum bagi pihak ketiga untuk melakukan lobi-lobi guna meloloskan Ranperda itu.

Oleh karena itu Gede Suardana dari LSM FPMK (Forum Peduli Masyarakat Kecil) meminta Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi jalannya pembahasan Ranperda tersebut agar tidak terjadi jual-beli pasal dalam Ranperda itu.

“Ini situasinya rawan terjadi kongkalikong antara para pihak sehingga kami meminta KPK untuk turut mengawasi pembahasan Ranperda PBB P2 oleh Pansus II DPRD Buleleng,” tegas Suardana kepada Balieditor.com, Rabu (11/7/2018) siang.

Kata dia, kekhawatiran itu beralasan karena kebanyakan pejabat baik eksekutif dan legislative yang di-OTT KPK dalam beberapa bukan terakhir di Jawa, terlibat dalam aksi suap-menyuap untuk meloloskan Ranperda tertentu. “Ini pengalaman yang terjadi di negeri ini, terutama dalam beberapa bulan terakhir pejabat yang di-OTT KPK karena terlibat suap pembahasan Ranperda,” paparnya.
Untuk mencegah hal-hal yang bernuansa melawan hukum, kata dia, ia mengingatkan semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pembahasan Ranperda kenaikan PBB P2. Karena, sambung dia, masalah PBB P2 itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak pihak yang sangat berkepentingan baik itu pemerintah maupun swasta terutama investor raksasa.

Sayang dalam perjalanan Pansus II membahas Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak mulus. Banyak anggota Pansus yang sering bolos kala dilakukan pembahasan. Bahkan rapat Pansus II sempat hanya dihadiri empat anggota dari total 22 orang anggota Pansus II seperti pada Senin (2/7/2018) siang lalu.

Karena ulah anggota Pansus itu, Ketua Pansus II H Mulyadi Putra, S.Sos, mengaku sangat kecewa terhadap ketidakhadiran anggota Pansus II dan langsung melapor kepada Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH.”Saya sebagai Ketua Pansus tentu sangat kecewa. Karena sudah diundang secara resmi tetapi anggota Pansus tidak hadir. Hanya empat orang yang hadir,” tandas Mulyadi kepada Balieditor.com usai rapat di Ruang Komisi I DPRD Buleleng di Jalan Veteran No.2 Singaraja, Senin (2/7/2018) siang.

Selain itu, anggota Pansus II pun terbelah dua. Satu kubu ingin meloloskan Ranperda itu demi meningkatkan PAD Buleleng, sedangkan kubu lain tidak setuju karena akan merugikan masyarakat dan secara politis juga akan merugiakan kepentingan politik anggota sendiri karena sudah memasuki tahun politik. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *