Seru Kasus Tanah Batu Ampar: Tanggapi Pengacara Pemkab Buleleng, Tirtawan Suruh Indria Cs Belajar Lagi Hukum

Foto Istimewa: Nyoman Tirtawan tanggapi kuasa hukum Pemkab Buleleng

BALIEDITOR.COM – Tensi antara dua kubu yang bertarung dalam kasus tanah Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, kian meninggi.

Ini lantaran kedua kubu saling melempar “pantun hukum” yang sudah lebih menjurus ke daerah pertahanan lawan.

Sebelumnya salah satu tim kuasa hukum Pemkab Buleleng, Gede Indria, SH, menuding bahwa data tambahan yang dibawa pelapor Gede Suardana ke KPK Jumat (14/9/2018) adalah data hoax, selain itu ia juga mengungkap keterlibatan Nyoman Tirtawan, anggota DPRD Bali, dalam aksi jual beli tanah di kawasan Batu Ampar sebagaimana disebutkan dalam putusan kasasi MA RI.

Kini Nyoman Tirtawan yang disinggung Gede Indria, pun menanggapi dan mereaksi pernyataan pengacara yang juga politisi PDIP itu. Tirtawan menuding balik bahwa Indria telah menyaplir dari inti permasalahan yang dilaporkan oleh LSM FPMK Gede Suardana ke KPK RI.

“Pengacara Bupati (baca: Pemkab Buleleng) nyaplir. Jangan nyaplir begitu ah. Masak seorang pengacara ngga ngerti permasalahan? Makanya dalami dulu permasalahan baru kasih komentar ke media,” ujar Tirtawan kepada Balieditor.com via telpon, Sabtu (15/9/2018) siang.

“Setelah saya baca statemen Gede Indria, pengacara Bupati (baca: Pemkab Buleleng) di Balieditor.com, saya berpikir orang ini nyaplir. Karena ngga ngerti permasalahan,” sambungnya lagi.

Dipaparkan Tirtawan bahwa tim pengacara Pemkab Buleleng terkecoh dan tidak bisa membedakan kasus perdata dengan kasus pidana. Kasus yang dimenangkan Pemkab Buleleng itu, kata Tirtawan, adalah masalah perdata. “Yang dimenangkan di kasasi MA itu kasus perdata,” tegasnya.

Sedangkan, beber vokalis DPRD Bali itu, masalah yang dilaporkan oleh Gede Suardana dari LSM FPMK ke KPK itu adalah masalah pidana yakni pelanggaran hukum. “Yang dilaporkan LSM itu masalah pelanggaran terhadap hukum, masalah pidana. Tidak ada kaitan dengan perdata, tidak ada kaitan dengan menang di MA,” tandasnya.

Maka itu, Tirtawan dengan santai namun tegas meminta tim kuasa hukum Pemkab Buleleng yang dipimpin Gede Indria untuk belajar lagi hukum sebelum menangani masalah tanah Batu Ampar. “Tim pengacara Bupati (baca: Pemkab Buleleng) belajar lagi hukum. Karena tidak bisa membedakan kasus perdata dengan kasus pidana,” sindir Tirtawan.

Lebih lanjut Tirtawan menjelaskan bahwa laporan LSM ke KPK itu terkait pelepasan tanah 16 ha di Batu Ampar yang diakui Pemkab Buleleng sebagai asetnya kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Pelepasan tanah itu ke pihak investor tanpa payung hukum sehingga menyebabkan kerugian pada daerah.

“Karena tanah di Batu Ampar itu adalah asset daerah seperti yang diklaim Pemkab Buleleng maka pelepasan kepada pihak ketiga atau investor harus ada persetujuan DPRD Buleleng melalui Perda dan harus ada MoU,” tandas Tirtawan.

Tirtawan mengingatkan tim kuasa hukum Pemkab Buleleng untuk focus pada perkara tata kelola asset daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, bukan mengklaim kepemilikan atau perdata.

“Intinya pengacara Pemkab Buleleng harus focus pada perkara tata kelola asset daerah (Permendagri No 17 Tahun 2016 dan Permendagri No 19 Tahun 2016) bukan klaim kepemilikan atau perdata,” pungkas Tirtawan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *