Sidak Perumahan, Izin Lengkap, Arya Weda Karna Balik Kanan

Foto Balieditor.com-cha: Anggota Komite I Bidang Hukum,Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Shri I G.N. Arya Wedakarna

BALIEDITOR.COM – Pengaduan sejumlah warga kepada anggota Komite I Bidang Hukum,Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Shri I G.N. Arya Wedakarna,terkait persoalan izin perumahan yang dianggap bermasalah di Desa Pengastulan,Kecamatan Seririt,Buleleng, Bali, ternyata tidak terbukti.

Arya Wedakarna malah menemukan perumahan Griya Adi Residence,hampir rampung dengan mengantongi izin lengkap dari Pemkab Buleleng. Akibatnya, Arya Weda Karna pun balik kanan karena izin perumahan tersebut lengkap.

Atas temuan itu,senator Bali itu meminta pihak desa dinas maupun adat melakukan refleksi agar investasi jenis apapun pembangunannnya tidak terlalu dekat dengan pura yang dapat menggangu kehidupan sosial masyarakat. Usai memeriksa keadaan sekitar pura dalem maupun area perumahan yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak,Arya Wedarkarna memilih meninggalkan lokasi dan tidak sempat berdialog dengan masyakat yang menunggunya.

Kisruh perumahan yang dianggap menyalahi perizinan berawal dari adanya kasak kusuk di masyarakat terkait temuan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap pengembang perumahan PT.Jaya Abadi di Desa Pengastulan.Nilainya diduga cukup banyak yakni sebesar Rp 130 juta.Oleh warga,uang hasil pungli itu diminta agar dikembalikan ke kas desa untuk kepentingan masyarakat.Hanya saja,sejumlah oknum yang menerima aliran dana pungli itu mengaku uang yang diterima telah habis terpakai untuk kepentinan pribadi.Namun,ada pernyataan sanggup akan mengembalikan uang tersebut.

Atas dugaan pungli itu,pihak Kertha Desa Pengastulan,menggelar paruman untuk memperjelas kasus terebut.Terungkap dugaan pungli tersebut benar adanya,ditandai dengan pengakuan oknum dan bukti-bukti berupa kwitansi.Bahkan,dalam paruman itu,mencuat persoalan terkait izin pengembang perumahan yang sangat dekat dengan keberadaan Pura Dalem,Desa Pengastulan.

Warga mempertanyakan izin termasuk keabsahan izin-izin yang dikantongi pengembang atas nama PT.Jaya Abdi.Bahkan,diantara warga mengancam akan membawa persoalan ini ke Arya Weda Karna untuk dicarikan solusi.
Dalam kesempatan kunjungan ke Desa Pengastulan,Rabu (28/8),Arya Weda Karna menyatakan,persoalan seperti yang terjadi di Desa Pengastulan kerap diakibatkan oleh tumpang tindihnya aturan yang ada.Dan kasusnya mencuat setelah sebuah proyek dalam tahap on going atau hampir selesai.

“Terkait perumahan di Desa Pengastulan ini,kita tentu menghormati peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah kabupaten,para pengembang yang sudah membangun dan telah mengantongi izin-izin prinsif lengkap.Tinggal dicarikan solusi agar tidak terjadi konflik social dimasa datang, karena perumahan akan dihuni oleh warga pendatang dari luar desa,”jelas Arya Weda Karna.

Senator terpilih dengan suara terbanyak itu meminta agar dibuat kan menejemen sosial kemasyarkatan dan kebudayaan. Arya menyebut dua hal itu akan menjadi isu sensitive menginat lokasi perumahan sangat berdekatan dengan tempat ibadah (pura dalam).

”Solusinya dibuatkan tembok permanen untuk memisah keberadaan perumahan dengan keberadaan pura dalem. Dan komitmen pengembang untuk menata areal termasuk semua unsur desa segera membuat aturan hitam diatas putih yang mengatur soal palemehan dan pawongan.Dan itu diatur dalam Perda Adat. Itu rekomendasi saya untuk mengatasi persoalan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Pengastulan, Ketut Yasa mengaku tidak mengetahui persis aturan oleh pengembang perumahan.Bahkan menyebut Kelian Desa Pakraman pun tidak mengetahui soal aturan itu dan menyerahan sepenuhnya pada pengembang. Yasa berdalih, pengurusan terkait IMB pihaknya sama sekali tidak memahami. ”Masalah pengurusan IMB kami kurang tahu persis sehingga terjadilah peristiwa seperti itu.Dan juga masalah ini sudah ditangani oleh kertha desa,” ujarnya.

Untuk selanjutnya, kata Yasa, pihaknya bersama desa pakraman akan membuat prarem untuk membuat aturan terkait keberadaan perumahan Griya Adi Residence yang telah terhuni hingga 80 persen. ”Kita secara bersama akan membuat aturan dan berkoordinasi dengan pengembang sehingga apa yang menjadi tuntutan masyatakat dapat dipahami,” tutpnya.

Sedang Ketua Kertha Desa Pengastulan, I Gusti Ngurah Sanjaya mengakui kesalahan kolektif telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Desa Pengastulan. Ia pun menyodok pengembang yang dianggap tidak melakukan sosialisasi sebelumnya. ”Ini kesalahan kita bersama. Paling tidak setelah pengembang selesai melakukan pekerjaannya,kita akan membuat peraturan (prarem) untuk pengaturan lebih lanjut,” tandasnya. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *