Sidang DKPP: Pengadu Bentak Ketua Bawaslu Buleleng di Depan Majelis

Foto Ist: Pengadu Nyoman Redana membentak teradu Ketua Bawaslu Bulelenh di sidang kode etik

BALIEDITOR.COM – DKPP Bawaslu Jumat (31/5/2019) menggelar sidang kode etika terhadap teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Putu Sugi Ardana, SH, MH, di Kantor KPU Bali di Denpasar.

Sidang ini terkait laporan money politics yang dilakukan Caleg NasDem Buleleng untuk DPRD Bali, DR Somvir, kemudian dilaporkan pengadu Nyoman Redana ke Bawaslu Buleleng namun hasil tidak sesuai fakta.

Sidang majelis DKPP diketuai Harjono didampingi Wayan Wirka dari unsur Bawaslu Bali, John Darmawan dari unsur KPU Bali dan unsur tokoh masyarakat Ketut Sunendra.

Pengadu Nyoman Redana yang sehari-hari hanya sebagai petani dalam sidang itu didampingi pengacaranya AA Parwata serta teradu Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana tampil tanpa pengacara.

Pengadu Redana sempat membentak teradu Sugi Ardana kala teradu menyampaikan kepada majelis sidang kalau yang dilaporkan oleh Redana ke Bawaslu Buleleng dalam kasus money politics yang dilakukan DR Somvir hanya satu orang yakni Subrata.

Redana emosinya memuncak karena di hadapan majelis sidang, teradu Sugi Ardana mencoba melakukan pembohongan lagi dengna melindungi pelaku utama praktek money politics DR Somvir. Redana membentak teradu Sugi Ardana sambil menunjuk-nunuk muka teradu Sugi Ardana. “Saya melapor tiga orang bukan satu orang. Yang saya lapor itu Subrata, DR Somvir dan Ibu Lilis,” tandas Redana.

Majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan permasalahannya. Pengadu Redana bersama pengacaranya AA Parwata memaparkan panjang lebar dosa-dosa yang dilakukan teradu Putu Sugi Ardana.

Dipaparkannya, karena masalah yang dilaporkan pengadu Redana adalah pidana pemilu maka sesuai aturan pelapor harus mengisi formulir khusus. “Tetapi Pak Redana tidak kasih mengisi formulir khusus tersebut,” papar Parwata.

Sebagai kasus pidana pemilu maka penanganannya tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu atau ketua Bawaslu Buleleng seorang diri, tetapi harus ditangani oleh Gakkumdu yang diberikan kewenangan oleh aturan perundang-undangan.

“Jadi kalau teradu menyatakan bahwa bukan kewenangannya memanggil paksa terlapor Subrata yang tiga kali mangkir dari panggilan, itu benar. Karena itu merupakan pidana pemilu maka yang berwenang adalah Gakkumdu, tetapi anehnya kenapa teradu yang menangani sendiri dan tidak menyerahkan kepada Gakkumdu?” bebernya lagi.

Dipaparkan pula, saat pengadu Redana melapor ke Bawaslu Buleleng mengalami aksi intimidasi dari teradu Sugi Ardana. “Ada upaya menghilangkan barang bukti dalam Formulir Model B.3 yaitu tidak dicantumkannya uang Rp 500 ribu yang dikembalikan pelapor,” ungkap Parwata.

Bukan hanya itu, kubu pengadu juga buka-bukaan tentang cara inkonstitusional yang dilakukab teradu Sugi Ardana saat mengembalikan barant bukti kepada pengadu sekalu pelapor kasus praktek money politics.

Sementara teradu Putu Sugi Ardana mengaku Bawaslu Buleleng sudah bekerja sesuai aturan yakni menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami sudah memeriksa pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Pemeriksaan melibatkan penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan,” ujar Sugi Ardana membela diri.

Sugi Ardana juga mengungkapkan, “Seperti dalam pengaduan ini terlapor adalah DR Somvir, padahal kenyataannya sesuai dengan berita acara klarifikasi yang diajukan ke Bawaslu Buleleng adalah Subrata.” (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *