Sidang Sengketa Pilkada Buleleng: KPU Bawa Saksi, SURYA Ngotot Opsi Verifikasi Ulang di 14 Desa

Foto Balieditor.com-frs: Tim Sdvokasi SURYA membongkar dosa-dosa KPU Buleleng di musyawarah sengketa Pilkada Buleleng

Foto Balieditor.com-frs: Tim Sdvokasi SURYA membongkar dosa-dosa KPU Buleleng di musyawarah sengketa Pilkada Buleleng

BALIEDITOR.COM – Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada memasuki tahap kelima. Ini merupakan tahap detik-detik akhir sebelum pengambilan keputusan Musyawarah di Panwaslih Buleleng. Tahap ini, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak termohon KPU Buleleng.

Beberapa saksi dalam musyawarah ini dihadirkan oleh pihak termohon. Bahkan, ada bukti dokumen yang tebal dibawa oleh para saksi-saksi dari KPU. Konon, ketebalan bukti dokumen tersebut merupakan bukti-bukti yang menunjukan tidak adanya kekeliruan dalam proses verifikasi faktual pendukung pasangan Perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (SURYA).

Dalam musyawarah yang dipimpin Putu Sugi Ardana, KPU Buleleng melalui kuasa hukumnya tetap ngotot bahwa proses verifikasi faktual sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada 2 peraturan PKPU yang memiliki perbedaan dari sisi isi peraturan tersebut. Padahal, pada musyawarah keempat saksi ahli dari pihak pemohon sudah mengungkap dati keterangan ahlinya bahwa ada 2 peraturan PKPU yang memiliki perbedaan dari sisi isi peraturan.

Bukan itu saja, peraturan itu bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 48 ayat (6) yang menyebutkan, proses verifikasi faktual dilakukan dengan mendatangi satu per satu pendukung. Sehingga, dengan tidak dilakukannya proses itu, PPS hanya menunggu Tim LO mendatangkan dukungan ditengah adanya intimidasi.

Akibatnya, di 14 Desa tak terverifikasi, yang hasilnya dukungan MS nol. Padahal, beberapa masyarakat menyatakan mendukung SURYA. Namun takut keluar, lantaran ada intimidasi. Sehingga, dipastikan ada kerancuan selama pelaksanaan verifikasi faktual tersebut.

Panwaslih dalam kesimpulan yang akan dilaksankan pada Kamis (3/11/2016), dengan memediasi untuk menemukan keputusan musyawarah. Meski begitu, KPU tetap bakal menerima opsi-opsi yang ditawarkan saat kesimpulan musyawarah, asalkan opsi tersebut sesuai aturan.

“Musyawarah tadi kan bagian dari Undang-Undang, yang hasilnya sepakat untuk sepakat dan sepakat untuk tidak sepakat. Jadi isi materi dari opsi-opsi, nanti apakah sudah sesuai aturan atau tidak, jika sesuai aturan kami welcome, jika tidak ya kami tegas karena kami sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilu, jadi harus tegas,” kata kuasa hukum KPU Buleleng, Agus Saputra.

Saputra menjelaskan, beberapa saksi yang dibawa KPU memang membawa berkas yang tebal yang berisi bukti. Berkas itu, lanjut dia, memang tidak disipakan oleh KPU melainkan oleh saksi itu sendiri. “Berkas itu bukan disipakan kami, tapi itu lampiran bukti kalau LO mundur dan Berita Acara, yang disiapkan saksi. Itu disipakan saksi untuk jaga-jaga seperti ini,” kilah Saputra.

Sementara Sekretaris Kuasa Hukum SURYA, Nyoman Sunarta menjelaskan, opsi yang ditawarkan dari pihak pemohon yakni melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung SURYA yang tak terverifikasi di 14 Desa tersebut. Menututnya, sesuai UU Pilkada jelas disebutkan, verifikasi faktual dilakukan secara door to door.

“Undang-undang jelas, wajib mendatangi pendukung satu per satu dengan rentan waktu, jika tidak ditemukan koordinasi dengan Tim LO atau bakal Paslon setelah itu baru didatangkan Tim LO, kan jelas disana. Opsi kami tetap agar pendukung yang tak terverifikasi di verifikasi ulang,” tegas Sunarta.

Dijelaskan Sunarta, yang dipersoalkan pihak pemohon yakni adanya regulasi yang keliru dipahami oleh KPU. Sehingga, Sunarta sudah mencatat beberapa keterangan saksi yang dibawa KPU, yang dinilainya secara substansi tidak sesuai fakta yang ada di lapangan.

“Sesuai permohonan kami, adanya kekeliruan regulasi yang diterapkan. Karena dikatakan tak ada intimidasi, itu intimidasi dilakukan kepada siapa, itu kepada Tim LO dan Pendukung SURYA. Jadi wajar saksi KPU tidak tahu, kan bukan mereka diintimidasi,” beber Sunarta.

Sunarta pun menambahkan, permasalahan yang muncul saat ini, agar menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi KPU Buleleng, khusus jika nantinya ada calon Perseorangan agar proses verifikasi dilakukan sesuai dengan aturan UU yang ada.

“Ini jadi bahan evaluasi KPU dan harus diimbangi dengan perlindungan bagi pendukung dan LO. Jika memang mentok di Panwaslih, kami akan bawa ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kami harus lihat hasil di Panwaslih dulu, baru bisa ambil sikap,” pungkas Sunarta.
Menurut rencana, musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada yang masuki tahap keenam, akan dilanjutkan pada Kamis (3/11), dengan agenda kesimpulan musyawarah yang disepakati kedua pihak, baik pemohon ataupun termohon, berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari hasil musyawarah-musyawarah sebelumnya. (ngr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *