Soal Bupati Buleleng Kalah Kasasi vs Serba Jaya: Sekkab Ngaku Belum Dapat Salinan Putusan Kasasi

Foto Balieditor.com-frs: Sekkab Buleleng saat memberikan keterangan pers

BALIEDITOR.COM – Tampaknya keinginan pemenang kasasi Ketut Surata Tanaya dari UD Serba Jaya, Singaraja, Bali, untuk segera mendapatkan uang yang belum dibayar Pemkab Buleleng, belum bisa terpenuhi dalam waktu dekat ini.

Ini lantaran hingga saat ini Pemkab Buleleng melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, mengaku belum menerima salinan putusan kasasi dari MA RI. “Jujur saya katakana saya belum tahu putusan MA apa. Sampai saat ini kami belum teruma salinsan putusan itu,” ujar Sekkab Puspaka saat dikonfirmasi Balieditor.com di ruang kerjanya, Selasa (24/7/2018) siang.

Kata dia, setelah menerima salinan putusan kasasi dari MA maka pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi. “Kami sebagai pemerintah wajib memberi contoh hukum yang baik, manakala ada keputusan seperti itu, Pemkab Buleleng sangat taat hukum itu, karena hukum itulah kekuatan kita,” ujar Puspaka diplomatis.

Untuk itu, Sekkab Puspaka meminta waktu untuk mengecek keputusan itu dan mendalami keputusan itu kemudian akan disikapi. “Berikan waktu kepada kami untuk mengecek apa keputusan itu, kemudian kita akan dalami dan kemudian kita akan sikapi. Karena sampai saat ini belum kami terima salinan putusan itu. Dan belum ada laporan ke saya gito,” paparnya.

Sekkab Puspaka menambahkan, “Ini kan sebuah proses hukum, siapapun di negara ini harus memgikuti proses yang berlaku. Manakala sebuah keputusan hukum tetap maka itulah pedoman kita. Maka upaya-upaya hukum yang telah dijalani kita ikut.”

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 2280 K/Pdt/2016 itu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Buleleng. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.

Yang menjadi lawan Bupati Buleleng adalah rakyat kecil bernama Ketut Suryata Tanaya bergerak di bidang usaha perdagangan. Tanaya yang dalam kasasi itu sebagai Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Jalan Surapati No 55 Singaraja. Usahanya bernama UD Serba Jaya.

Dalam uraian perkara dipaparkan bahwa Pemkab Buleleng dalam kurun waktu dari itahun 2008 hingga 2012, melalui Bagian Aset Daerah membeli dengan cara Bon di UD Serba Jaya, berbagai keperluan barang dan jasa.

Selama kurun waktu itu Pemkab Buleleng berhutang kepada UD Serba Jaya milik Tanaya sebesar Rp 94.479.750,00. Alias uang sebesar itu belum dilunasi Pemkab Buleleng akibatnya membuat UD Serba Jaya menderita kerugian.

Lucunya, demikian dalam uraian putusan itu, ternyat bir dua krat juga di-Bon di UD Serba Jaya, serta Pemkab Buleleng juga meminjam uang untuk panjar THR Galungan.

Dalam putusan majelis hakim kasasi yang terdiri atas Soltoni Mhadally, SH MH (ketua) dengan hakim-hakim anggota Dr.H.Zahrul Rabain, SH, MH dan Sudrajad Dinyati, SH, MH, dengan panitera pengganti Arief Sapto Nugroho, SH,MH, menyatakan bahwa alas an tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2016 dihubungkan dengan putusan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hokum,” tanfas majelis hakim kasasi.

Diuraikan bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi pengambilan/pembelian baranng dan jasa dengan cara bon kepada penggugat seluruhnya berjumlah Rp 94.479.750,00. “Bahwa barang-barang yang dibeli adalah untuk keperluan operasional kantor atas perintah Sekretaris Daerah. Bahwa dengan demikian menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang tersebut,” tulis majelis hakim kasasi dalam bagian menimbang putusan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. “Maka pemrohonan kasasi yang diajuakukan oleh Pemohon Kasasi Bupati Buleleng tersebut harus ditolak,” urai putusan kasasi MA RI. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *