Tanah Batu Ampar: Tirtawan, “Apa Boleh Secara Hukum Mendeligitimasi Produk Hukum Hanya dengan Klaim Tanpa Bukti?”

Foto Dok Balieditor.com: Nyoman Tirtawan

Foto Dok Balieditor.com: Nyoman Tirtawan

BALIEDITOR.COM – “Apa boleh dan benar secara hukum mendeligitimasi produk hukum negara (patok D & SHM) hanya dengan klaim tanpa bukti kepemilikan?,” tandas anggota DPRD Bali, Nyoman Tirtawan, memulai perbincangan dengan Balieditor.com seputar polemic Tanah Batu Ampar, di restoran Warung Bambu, Pemaron, Lovina, Buleleng, Bali, Sabtu (14/10/2017) siang.

Masalah tanah Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamtan Gerokgak, Buleleng, hingga saat ini masih menjadi polemic. Ini lantaran Pemkab Buleleng dituding melakukan perampasan tanah milik 55 KK setempat yang sudah secara resmi memiliki SHM atas tanah itu.

Tirtawan pun menceritakan panjang lebar tentang sejarah tanah yang kini menjadi incaran para pejabat di Bali itu. Ia ingin agar public mendapat cerita yang benar, jujur dan objektif tentang status tanah Batu Ampar, serta menjadi bahan bagi aparat penegak hukum dalam mengusut kasus dugaan penyerobotan tanah Batu Ampar milik 55 KK oleh Pemkab Buleleng di bawah kekuasaam Bupati Putu Agus Suradnyana.

Politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng, itu menceritakan bahwa pada tahun 1958 warga menggarap tanah dengan merabas semak belukar untuk bercocok tanam. “Dan tahunn 1959 diberikan patok S atau sertifikat bukti hak atas tanah yang mereka garap,” kisahnya.

Kemudian, beber Tirtawan, pada tahun 1981 warga penggarap diberi SK Bupati Buleleng dan SK Kepala BPN Kabupaten Buleleng. Setahun kemudian tepatnya tahun 1982 Mendagri RO mengeluarkan SK untuk 55 KK untuk redistribusi sertifikasi tanah yang digarap secara turun temurun.

Baca Juga:  Tukadmunggagate: BPN Siap Bela Produknya di Pengadilan

“Nah, pada tahun 1991 tiba-tiba diklaim bahwa tanah tersebut adalah HPL. Tapi anehnya tidak ada dokumen, yang ada copy HPL tapi objeknya HGU,” ungkap Tirtawan yang getol membela warga pemilik sah tanah tersebut.

Tanpa ragu, Tirtawan menyebut HPL versi Pemkab Buleleng atas tanah HGU itu adalah HPL abal-abal. “HPL abal-abal karena tidak ada sertifikatnya dan yang ada copy GS-nya HGU. Lalu bagaimana bisa HGB tahun 1991?” kritik Tirtawan. “Sampai sekarang warga masih punya patok D asli dan SHM asli,” sambungnya lagi.

Diceritakan Tirtawan, mantan Bupati Buleleng periode 2002-2012 DR Putu Bagiada menyatakan bahwa tanah itu bukan aset Pemkab Buleleng dengan memberikan rekomendasi sertifikasi kepada pemilik patok D.

“Tapi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana nyatakan sebagai tanah aset Pemkab, asal perolehan dengan pembelian dengan nilai nol (0) alias gratis,” ungkap Tirtawan.

“Pertanyaan sebagai berikut; 1.Pembelian tanah dari siapa? Karena sampai sekarang warga masih mempunyai patok D & SHM asli; 2. Apa boleh dan benar secara hukum mendeligitimasi produk hukum negara (patok D & SHM) hanya dengan klaim tanpa bukti kepemilikan?” tanya Tirtawan serius.

“Kenapa Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengklaim sebagai aset Pemkab dengan asal perolehan dari pembelian dengan nilai nol? Aneh-aneh saja pejabat zaman sekarang sudah kehilangan logika dan nalar. Dan hanya dengan copy HPL dengan gambar situasi HGU thn 1976? HPLnya dimana? Membeli dari siapa? Kapan membelinya? Aparat penegak HUKUM harus tindak tegas pejabat yang menyalahgunakan jabatan serta masyarakat harus tahu apa tindakan pemimpinnya bijak atau batil?” sindir Tirtawan lagi.

Baca Juga:  Bungkulangate: Perbekel Kusuma Ardana Kalah 0-1

Tirtawan juga membongkar berbagai tindakan mafia yang menyalagkangunakan HGB untuk membobol BAPINDO. “Ternyata HPL yang đijadikan HGB dari tahun 1991 digunakan membobol BAPINDO. Masing-masing HGB dengan nilai Rp 17,5 miliar. Sekarang coba Rp 17,5 miliar x 10 HGB. Berapa dana yang diperoleh dari illegal itu?” paparnya dengan nada bertanya.

Dengan nada sindir, Tirtawan menyatakan, “HGB berakhir tahun 2021 sesuai Permenkeu RI maka seharusnya Pemkab Buleleng sudah punya hotel berbintang 5. Tapi bintangnya banyak namun di langit dan hotelnya dalam mimpi.”

Ia juga mempertanyakan pemberian IMB Hotel Bali Dinyasti kepada investor, karena hingga saat ini hotel dimaksud tidak pernah ada di tanah HGB itu. “Kenapa ngasih IMB Hotel Bali Dynasti tanpa perjanjian atau MoU, karena umur HGB tinggal 4 tahun?” kritik Tirtawan lagi.

Kata dia, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehaurs HGB atas nama Pemkab Buleleng. “Seharusnya HGB atas nama Pemkab Buleleng, bukan atas nama Bali Dynasti,” tandasnya.

Anggota Banggar DPRD Bali ini menegaskan, “Perjanjian kerjasama tidak ada sama dengan melawan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Aset.” (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *