Tandatangan MoU, Polisi Diajak Plototi Distribusi Bansos Kemensos

Foto Humas Polres Buleleng for Balieditor.com: Petinggi Pemkab Buleleng bersama Kapolres Buleleng dan Ka SPN Singaraja saksikan TTD MoU via Teleconference di Mapolres Buleleng

BALIEDITOR.COM – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres JK ini terus melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk meminimalisir kebocoran bantuan dari kementerian-kementrian.

Salah satunya, seperti yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Untuk memastikan bantuan sosial yang dikelola Kemensostepat sasaran, kini Polisi Republik Indonesia (Polri) diajak turut mengawal mekanisme distribusinya hingga kevpenerima yakni masyarakat yang hidup miskin atau rentan kelompok miskin, serta masyarakat penyandang kejahatan sosial.

Hal itu diawali denganpenandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kemensos di Mabes Polri, Jakarta,Jumat (11/1/2019) dan diikuti oleh jajaran dibawahnya hingga kabupaten. Implementasinya, kepolisain akan membentuk Satgas Khusus untuk membantu Kemensos menangani masalah tersebut.

Kapolres Buleleng AKBP Suratno dan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Buleleng, Bali, I Gede Sandhiyasa serta Asisten II Pemkab Buleleng, Ni Made Rousmini disaksikan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja,Kombes Pol Waluyo, serta sejumlah pejabat utama Polres Buleleng ,menyaksikan MoU itu melalui teleconference di Mapolres Buleleng Jalan Pramuka No 1 Singaraja. Ruang lingkup MoU yakni mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati terkait pola bansos.

Dalam penekanan MoU, seperti di lansir Humas Polres Buleleng, Kementerian Sosial RI memiliki program bansos diantaranya dalam bentuk Bansos Kampung Siaga Bencana( KSB ). Dan diharapkan penyularan bantuan itu harus tepat sasaran, tepat waktu serta tidak bocor selama proses distribusi dan tidak menyimpang. Disamping itu,dilakukan transparansi publik untuk tidak menimbulkan kegaduhan dan pelanggaran Hukum.

“Kami jajaran Polres Buleleng sangat mendukung program pemerintah yang ada dan menunggu teknis dari Pimpinan untuk keterlibatan dalam Satuan Penugasan (Satgas) Penyaluran Bansos yang ada,”ucap AKBP Suratno.

Selanjutnya, Suratno mengatakan, akan membangun komunikasi lebih lanjut dengan Dinas Sosial Buleleng terkait mekanisame pengawalan selama proses penyaluran maupun dalam upaya penegakan hukum jika ada penyimpangan.

”Ini merupakan bentuk sinergitas antara Kepolisian dengan Kementerian Sosial dalam penanganan penyaluran bantuan sosial yang merupakan salah satu program pemerintah,” tandasnya.

Sementara, Kadis Sosial, Gede Sandhiyasa memastikan,dalam tiga bulan mendatang hasil MoU tersebut akan selesai diriumskan sembari menunggu juklak dari pusat.Menurutnya, program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial ini adalah program yang secara khusus harus mendapat perhatian agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tetap harga, tetap kualitas, dan tepat administrasi.

”Saya bersama Bupati Buleleng siap mengawal program pemerintah dengan membentuk tim antara Polres Buleleng dengan Dinas Sosial Buleleng serta memberikan sasaran perioritas yang ditonjolkan saat penyaluran Bansos dengan istilah 6 T yaitu tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kwalitas, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Cara,” ucap Sandhiyasa. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *