Terkait Utang Biaya “Melali” di PT BDW, Dewan Desak Bupati Copot Kabaghumas

Foto Balieditor.com-frs: Putu Tirtha Adnyana, anggota DPRD Buleleng

BALIEDITOR.COM – Kabar DPRD Buleleng masih utang biaya “melali” di PT Bali Daksina Wisata (PT BDW) Denpasar mencapai Rp 200 juta dari periode 2017 sampai dengan Oktober 2018, mendapat beragam tanggapan dari dewan dan staf secretariat DPRD Buleleng.

Anggota dewan sesungguh sudah mengetahui permainan cari susuk ala Bagian Humas Setwan Buleleng mengelola anggara perjalanan dewan dengan pihak ketiga, sehingga sudah berulang kali diingatkan namun tindakan memperkaya diri dengan cara mencari susuk (persen) dari pihak ketiga tetap dilakukan.

“Saya sudah dari dulu ingatkan Sekwan untuk menegur oknum stafnya yang mengelola uang perjalanan dewan. Perlu ada evaluasi kinerja oknum-oknum di secretariat,” tandas Putu Tirtha Adnyana, anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar saat diminta tanggapannya di gedung DPRD Buleleng, Rabu (10/10/2018) siang, sebelum terbang ke Jogjokarta mengikuti kunjungan kerja.

Vokalis dewan ini mendesak Setwan Buleleng untuk segera membayar atau melunasi utang Rp 200 juta lebih itu. “Harus segera membayar. Pak Ketua (maksudnya ketua DPRD Buleleng) harus tanggap terhadap hal-hal ini, karena menyangkut lembaga. Saya akan sampaikan kepada ketua,” tegas Tirtha

Tirtha menjelaskan bahwa Dewan bukan pengelola keuangan, tetapi hanya mengambil kebijakan. “Kalau kami di dewan, tapi sering masyarakat tidak mengerti, bahwa DPRD bukan pengelola keuangan. Kalau mengambil kebijakan ya, sama-sama dengan eksekutif. Tetapi kalau pengelolaan keuangan tanggungjawab sepenuhnya di saudara bupati dengan memberikan pendelegasian kepada aparat di bawahnya, apakah PPK atau PPTK,” beber Tirtha.

“Nah, mengenai hal itu, semua pelaksana-pelaksana yang diberikan kekuasaan oleh saudara bupati kepada bawahnnya ada uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , itu ada dan berdasarkan Perbup saudara bupati,” sambungnya.

Jadi? “Jadi kinerja ini dinilai dengan pemberian tambahan penghasilan. kalau ini tidak dikerjakan dengan benar maka perlu dievaluasi. Secara structural disini yang evaluasi adalah sekwan dan disampaikan di atas (bupati, red). Perlu ada penyegaran, perlu ada evaluasi terhadap oknum-oknum, saya katakan oknum karena tidak semua aparat jelek,” ungkap Tirtha.

“Saya sudah tegur sebenarnya itu. Saya sudah sering katakan sama pak sekwan yang lama juga, pak sekwan…pak ngga usah khawatir dengan siapapun DPRD. Kalau minta sesuatu, minta keringanan, tanpa ketentuan yang ada, tolak pak. Ini akan berdampak tidak baik bagi kita di lembaga,” tandasnya.

Kata dia, ia sudah sering mengingatkan oknum pejabat di Bagian Humas Setwan bahwa ia tidak akan ambil sesuatu yang bukan haknya. “Saya sudah katakan saya tidak akan mengambil sesuatu kalau bukan hak saya. Saya sebagai DPRD, urusan hotel, urusan tiket,itu urusan anda (Kabaghumas setwan). Anda mau cari untung atau mau mark up itu urusan anda, tanggungjawabnya bukan pada kita. Karena kita tidak mau itu, karena sudah ada alokasian-alokasian. Kalau ada sisa kan hars masuk kas daerah,” beber Tirtha lagi.

Sementaraitu suasana di gedung DPRD Buleleng terlihat tegang setelah Balieditor.com membongkar kenakalan oknum pejabat di Setwan yang memainkan biaya perjalanan anggota dewan yang difasilitasi PT BDW.

Sejumlah oknum yang inisialnya disebut sebagai pengelola uang perjalanan dewan itu terlihat tegang dan marah mengetahui wartawan Balieditor.com mewawancarai anggota dewan. Hanya saja, mereka tidak bisa berbuat banyak karena menyadari sudah bersalah.

Menariknya, berita pengedapan biaya “melali” dewan itu sudah diketahui aparat penegak hukum di Bali. Balieditor.com sempat ditelpon salah satu pejabat penegak hukum dari Denpasar meminta rincian data kasus tersebut. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *