Terlambat Ditandatangani, KUA-PPA Pemprov Bali Berpotensi Di-PTUN-kan

Foto Dok Balieditor,com: Nyoman Teritawan, anggota DPRD Bali mengancam akan mem-PTUN-kan KUA-PPA Pemprov Bali

BALIEDITOR.COM – Vokalis DPRD Bali Nyoman Tirtawan kembali menyebarkan ancaman terhadap ekskutif alias Pemprov Bali. Ancaman itu terkait dengan terlambatnya penandatanganan KUA-PPA Pemprov Bali.

Politisi NasDem itu menegaskan bahwa menurut ketentuan, KUA paling lambat ditandatangani pada bulan Juli. “KUA paling lambat ditandatangani bulan Juli. KUA – PPA Pemprov Bali malah ditandantangani Bulan September. Ini berpotensi di- PTUN-kan bli,” tandas Tirtawan kepada Balieditor.com, Minggu (18/11/2018).

Ia juga tetap bersikukuh dengan pendiriannya yakni menolak pemotongan dana Bansos dan Hibah tahun anggaran 2019 yang sudah disahkan. Ia menolak karena penetapan dana Bansos dan Hibah itu sudah sesuai tahapan-tahapan yang legal konstitusional.

“Jika tetap mau memotong dan Bansos dan Hibah yang sudah melewati tahapan-tahapan yang legal, saya bisa permasalahkan semua,” ancam Tirtawan.

Politisi yang juga seorang aktivis lingkungan dan praktisi pariwisata itu menegaskan bahwa nalar dan hatinya tidak bisa diam saat mengetahui hal-hal yang melawan peraturan. Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan walapun berdalih untuk kepentingan umum, maka ia siap mengoreksi meski harus dimusuhi banyak orang.

“Nalar dan hati saya nggak bisa diam mengetahui hal-hal yang nyeleneh atau melawan aturan. Tahun 2019 nggak ada Pilgub dan nggak membangun Rumah Sakit Bali Mandara dan pendapatan minimal tetap (sekitar Rp 500 miliar) APBD ada reserve di thn 2019,” pungkas Tirtawan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *