Toko Modern “Serbu” Desa, Pasar Tradisional Terjepit, Disperindag Cuma Pantau

Foto Dok Balieditor.com: Sebuah toko modern di Buleleng yang sempat disidak Satpol PP tahun lalu

Foto Dok Balieditor.com: Sebuah toko modern di Buleleng yang sempat disidak Satpol PP tahun lalu

BALIEDITOR.COM – Laju perkembangan pasar atau toko modern di Bali Utara kini susah dikendali. Pasar modern kini “serbu” desa-desa di Buleleng, akibatnya pasar-pasar tradisional pun terjepit.

Derasnya laju toko modern hingga ke pelosok desa-desa, tentu juga menjadi tantangan baru bagi pasar tradisional khusunya di pedesaan untuk memperbaiki perwajahaannya dan manajemennya sehingga bisa bersaing dengan pasar modern.

Kendati ada Kemenko Bidang Perekonomian tentang pembatasan toko modern masuk desa, malah tidak membuat pengusaha toko modern tidak merambah usahanya masuk ke desa, melainkan mereka tetap eksis masuk ke desa-desa.

Kondisi ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang ada di pedesaan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Buleleng, Ketut Suparto, tidak menampik adanya himbauan dari Kemenko bidang Perekonomian tentang keberadaan toko modern. Menurut Suparto, pembatasan itu tidak berlaku secara umum, hanya saja berlaku di desa-desa.

Baca Juga:  Polemik Bau Ternak Babi: Widiana, "Kalau Tutup, Dimana Pekerja Bekerja?"

“Sementara ada himbauan pusat, bukan dibatasi umum. Diharapkan, pasar modern tidak mermabah ke desa-desa, ini hanya pembatasan di desa,” kata Suparto, Kamis (7/9/2017).

Meski begitu, Suparto menegaskan, himbauan itu belum dilengkapi secara regulasi formal. Sehingga, keberadaan toko modern yang merambah ke desa, tidak bisa diambil tindakan. Tugas Disperindag hanya sebatas melakukan pemantauan saja. “Regulasi belum, ini kan baru sebatas himbauan. Nanti itu diatur (Regulasi, red). Intinya, jangan masuk desa, jadi pasar itu hanya difokuskan ke kota saja,” jelas Suparto.

Sejauh ini, kata Suparto, banyak toko modern yang melanggar regulasi yang ada sesuai Perda Kabupaten Buleleng No. 10 tahun 2013 tentang penataan dan perlindungan pasar tradisional, terutama jarak. Karena fakta di lapangan menunjukan bahwa banyak toko modern mengabaikan auran tentang jarak antara toko moder dengan toko modern dan toko modern dengan pasar tradisional.

Baca Juga:  Balai Besar Riset Budidaya Laut Gondol Gelar Bimtek

“Sesuai perda, jarak toko modern dengan pasar tradisional 500 meter. Jarak toko modern dengan toko modern 200 meter. Sepanjang memenuhi itu, saya rasa barangkali masih memungkinkan. Nah, yang melanggar ini, tentu ada instansi terkait menindak,” ucap Suparto.

Dari Disperindag Buleleng, sambung Suparto, sejauh ini hanya bertugas untuk membina lembaga dari pasar modern itu dan membina konsumen. Pembinaan lembaga, tentu izin usaha harus ada termasuk tekhnis dari usaha toko modern itu, aga tidak merugikan konsumen.

“Kami hanya bisa lakukan pembinaan. Sehingga, konsumen dapat barang berkualitas dan harga terjangkau, termasuk kuantitas yang baik,” pungkas Suparto. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *