Tragis! Asal Bali Tapi Jadi Tamu di Bali; Eks-Transmigrasi Timtim di Sumberkelampok Direlokasi?

Foto Dok Balieditor,com: Awal para pengungsi sxtranmigrasi Timor Timur buka lahan di Sumberkelampok

BALIEDITOR.COM – Akibat ego sektoral, warga negara yang menjadi korban politik kembali menjadi korban ego sektoral tersebut. Seperti yang dialami pengungsi eks Timor-Timur (Tim-Tim) yang mendiami lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, RPH Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, sudah cukup lama terkatung-katung.

Para ekspengungsi Timor Timur itu adalah peserta resmi program transmigrasi pemerintah RI asal Buleleng, Bali, yang ditempatkan di sejumlah kawasan di Timor Timur kala masih berintegrasi dengan RI.

Sayang, mereka harus kehilangan semuanya kala kelompok Pro Kemederkaan Timor Timur memenangkan jajak pendapat di Timor Timur bulan September tahun 1999. Timor Timur merdeka dan bernama Republica Democratica Timor Leste.

Kini mereka menjadi tamu di daerah asal sendiri. Sebanyak 107 K K dianggap mendiami lahan HPT tanpa alas hak. Padahal mereka sudah mendiami kawasan itu sejak 18 tahun silam dan diberikan oleh Pemprov Bali zama Gubernur Dewa Made Beratha, dan Bupati Buleleng kala itu Drs Ketut Wiratha Sindu.

Pemerintah berencana memperjelas nasib mereka dengan memberikan lahan yang pantas untuk ditempati secara turun temurun.

Sebelumnya, melalui musyawarah, warga eks-transmigran Timor-Timur yang mendiami lahan HPT seluas 70 hektar di Dusun Tegal Sari dan Dusun Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bali Utara telah menyepakati sejumlah hal terkait permohonan mereka sejak tahun 2002 silam di masa pemerintahan Gubernur Dewa Made Berata.

Saat Gubernur Bali, mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan Nomor Surat: 522/940/Dishut, Tertanggal: Denpasar, 8 Oktober 2002, soal Permohonan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Eks Transmigrasi Tim-Tim.

Selanjutnya, Gubernur Bali, mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Buleleng dengan Nomor Surat: 522/941/Dishut, Tertanggal: Denpasar, 8 Oktober 2002, tentang Permohonan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Eks Transmigrasi Tim-Tim.

Terkait surat permohonan itu, sebanyak 107 KK yang mendiami lahan itu belum mendapatkan kepastian.Hanya saja setelah musyawarah tersebut ditemukan titik terang penyelesaian. Sejumlah opsi ditawarkan diantaranya, menawarkan kepada pemerntah daerah untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan seluas 72 hektar dengan tanah Negara bebas yang tersedia. Opsi kedua,memberikan kelola akses terbatas kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Dan opsi ketiga,merelokasi pemukiman warga dengan tetap akses kelola terhadap areal garapan melalui perhutanan social.

Terkait hal itu, Asisten I Setda Buleleng,Made Arya Sukerta, SH.Senin (30/7) membenarkan bahwa hingga saat ini ratusan KK eks Transmigran Timor-Timur itu belum memiliki alas hak atas lahan yang ditempati saat ini.

Menurutnya, warga eks Timor-Timor itu diberikan untuk menempati lahan pemukiman masing-masing seluas 4 are dan areal garapan masing-masing KK mendapat 50 are dan juga untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.

”Sata bertemu dengan KLHK saya sampaikan dan berharap mereka segera bersikaf agar persoalan mereka tidak terkatung-katung.Apalah skema yang ditawarkan kepada mereka agar mereka punya alas hak dan memiliki kepastian hokum,” kata Arya.

Arya menyebut,ratusan KK eks Timtim itu sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Terlebih, mereka sudah membentuk komunitas adat yakni Banjar Adat Bukit Sari, Desa Sumberklampok. ”Kami masih tunggu keputusan KLHK. Surat ini sudah jalan sejak tahun 2002. Kalau mereka tidak ada hak, kan bisa saja mereka diusir,” imbuhnya.

Selain itu, kata Arya, Pemkab Buleleng juga mulai memikirkan keberadaan puluhan pura yang ada di kawasan TNBB. Pemkab pun mengajukan pengelolaan lahan di areal masing-masing pura itu sebagai zona religi kepada KLHK RI. Permohonan masih dalam pembahasan menentukan luas lahan areal pura yang dimohonkan. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *