Tukadmunggagate: BPN Siap Bela Produknya di Pengadilan

Foto Balieditor.com-frs: Kepala BPN Buleleng, IGN Pariatna

BALIEDITOR.COM – Konflik perebutan lahan di pinggir pantai Desa Tukadmungga, Lovina, Bali, antara pemegang sertifikat I Wayan Angker versus Desa Pakraman Dharmajati, ternyata menyeret Kantor BPN Buleleng.

Kantor BPN Buleleng termasuk salah satu pihak yang digugat Desa Pakraman Dharmajati.

Bagaimana sikap BPN Buleleng? Kepala Kantor BPN Buleleng, IGN Pariatna menyatakan pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Desa Pakraman Dharmajati di PN Singaraja.

Pariatna menegaskan, BPN Buleleng siap membela produknya (sertifikat). “Pasti, pasti (bela produknya). Karena melalui proses ya. Mempertahankan dalam arti bukan membabi buta, tetapi mempertahankan karena sudah melalui proses. Jadi menyampaikan saja apa yang dahulu sudah dilakukan tim sampai sertitifikat terbit. Ini loh yang ada di dokumen kami. Mempertahankan dalam arti bukan membabi buta,” tandas Pariatna kepada Balieditor.com di ruang kerjanya, Jumat (10/5/2019) siang.

Pariatna kemudian menguraikan panjang lebar proses penerbitan sebuah serifikat yang dimohon oleh pemohon (masyarakat). Makanya ia heran kenapa baru digugat dan apa dasar penggugat melayangkan gugatan. “Kalau SPPT itu bisa saja dibuat di desa dan STTP itu bukan bukti kepemilikan sah, bukti kepemilikan tanah yang sah menurut UU adalah sertifikat,” paparnya.

Dijelaskan Pariatna bahwa ketika ada orang yang mengajukan permohonan maka panitia di BPN mulai bekerja. Bila ada keberatan dari pihak tertentu maka BPN memediasi. “Kalau (mediasi) ngga berhasil, diam. Serahkan kepada pemohon dan yang keberatan selesaikan dulu,” paparnya.

Demikian pula, kalau keberatan itu terjadi saat pengumuman di desa, BPN pun melakukan mediasi antarpihak. “Kita mediasi juga, ngga ketemu (kesepakatan), maka kewajiban kalau dia (pihak yang keberatan) mau berhentikan proses maka dia harus ajukan gugatan. BPN juga ikut digugat. Kalau sudah ajukan gugatan maka prosesnya diam,” urai Pariatna.

Bagaimana kalau yang keberatan tidak menggugat? “Tapi kalau dia (pihak yang keberatan) tidak menggugat dalam waktu 90 hari, maka prosesnya lanjut,” tegasnya lagi.

Kata dia, walaupun sidang sudah berjalan namun ada kesepakatan kedua belah pihak maka dapat disampaikan ke majelis hakim untuk mencabut gugatan dan dibuatkan keputusan majelis atas kesepakatan kedua belah pihak itu.

“Kita (BPN, red) siap melaksanakan putusan pengadilan asal putusannya jelas,” pungkas Pariatna. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *