Tukadmunggagate: Mediasi Gagal, Sidang Perdana Digelar di PN Singaraja

Foto Ist: Sidang pertana kasus Tukadmunggagate di PN Singaraja

BALIEDITOR.COM – Kasus perebutan tanah di pantai Tukadmungga, Lovina, Buleleng, Bali, antara Desa Pakraman Dharmajati versus I Wayan Angker, 62, mulai memasuki babak panas.

Ini menyusul digelarnya sidang gugatan Desa Pakraman Tukadmungga di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Selasa (14/5/2019). Majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah A. A. Sagung Yuni W. SH, sebagai ketua dan anggota masing-masing I Gede Karang Aggayasa, SH.MH., da A.A. Ayu Merta Dewi.

Pertatrungan kedua kubu harus via meja hijau karena langkah mediasi gagal. I Nyoman Dipa Rudiana selaku hakim mediasi memutuskan melanjutkan perkara perdata No. 187/PDT/2019/PN.Sgr melalui persidangan.

Pada sidang perdana perkara No. 187/PDT/ 2019/PN.Sgr tertanggal 8 April 2019 antara Desa Pakraman Tukadmungga selaku penggugat, dengan I Wayan Angker selaku tergugat, majelis memberi kesempatan kepada Ketut Suartana, SH dari Kantor Pengacara ‘Jack Lawyer & Win’ selaku kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan gugatan.

Atas kesepakatan dari kuasa hukum tergugat, Ngurah Sentanu dan IGN Sucahya serta Mardiana dari BPN Buleleng selaku pihak yang turut tergugat, gugatan yang isinya antara lain, penggugat mewakili Desa Pakraman Tukadmungga memperjuangkan hak hukum atas tanah Pelaba Pura milik Desa Pakraman Tukadmungga seluas 5350 M2 yang terletak di Dusun Darma Yadnya Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng, tidak di bacakan.

”Karena para pihak sudah membawa gugatan, maka disepakati gugatan tidak dibacakan,” tandas Ketua Majelis Hakim Yuni sembari melanjutkan persidangan.

Yuni menjelaskan bahwa setelah penyampaian gugatan, majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menyampaikan tanggapannya. ”Sesuai kesepakatan, pihak tergugat dan turut tergugat diberikan waktu selama dua minggu untuk menyusun dan menyampaikan tanggapan pada persidangan yang akan digelar tanggal 28 Mei mendatang,” tandas Yuni.

Yuni mengingatkan meski proses persidangan sudah berjalan, para pihak tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah mufakat. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *