Lapangan Bungkulan-Gate: Warga Bungkulan Nglurug Dewan, Adukan Perbekel Kusuma Ardana

Foto Balieditor.com-frs: Maharjaya serahkan surat tuntutan warga kepada anggota dewan

BALIEDITOR.COM – Setelah “menyerbu” Kantor BPN Kabupaten Buleleng, massa dari warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, melanjutkan aksinya.

Masa yang dipimpin I Putu Kembar Budana, anggota LPM Bungkulan, nglurug DPRD Buleleng, Bali, yang berlokasi di Jalan Veteran No 2 Singaraja.

Massa diterima di ruang rapat gabungan komisi di lantai dua gedung utama DPRD Buleleng. Mereka diterima Putu Tirtha Adnyana dari Fraksi Golkar, Ketut Sumardhana dari Fraksi Hanura, dan Ni Luh Sri Seniwi dari Fraksi PDIP.

Massa langsung membeber tujuan kehadiran mereka ke “rumah rakyat” itu. Mereka langsung mengadukan Perbekel Bungkulan I Ketut Kusuma Ardana yang diduga kuat telah menyertifikatkan tanah lapangan sepaka bola Bungkulan dan tanah berdirinya Puskesmas Pembangu Bungkulan 1.

“Kami datang ke dewan ini untuk menyampaikan kepada anggota dewan tentang persoalan tanah lapangan sepak bola yang telah dikuasai secara perorangan. Bahkan lapangan sepak bola Bungkulan dan Puskesmas Pembantu Bungkulan 1 sudah disertifikat atas nama I Ketut Kusuma Ardana, perbekel Bungkulan,” ungkap Kembar Budana kepada anggota dewan.

Kapan disertifikatkan? Menurut pemaparan Kembar Budana bahwa aksi mencaplok fasilitas umum itu dilakukan Kusuma Ardana pada tahun 2013 lalu saat Desa Bungkulan kebagian jatah pembuatan sertifikat tanah via program Prona. “Kami tidak tahu prosesnya. Karena tidak pernah diumumkandi desa seperti SOP di BPN,” tambahnya lagi.

Sementara Gede Maharjaya menambahkan bahwa masyarakat hanya bisa mengadukan kepada dewan sebagai wakil rakyat. Maka itu, ia meminta dewan untuk memberi atensi khusus dan perhatian lebih serius merespon aksi koboi ala Kusuma Ardana itu.

Pada kesempatan itu Maharjaya mewakili masyarakat Bungkulan menyerahkan surat tuntutan massa kepada anggota dewan Putu Tirtha Adnyana sebagai pimpinan pertemuan tersebut.

Massa meminta bantuan Dewan untuk menggunakan kewenangannya untuk bisa memediasi persoalan tanah lapangan sepak bola itu sehingga bisa kembali berfungsi sebagai fasilitas umum.

Ada reaksi dewan? Para anggota dewan itu menyatakan akan segera menyampaikan masalah tersebut kepada pimpinan dewan, yang kemudian akan menugaskan komisi terkait menindaklanjutkan kasus tersebut. “Kami akan pelajari dan laporkan kepada pimpinan. Nanti ditugaskan Komisi I untuk menangani laporan ini,” jelas vokalis dewan Tirtha Adnyana.

Ni Luh Sri Seniwi dari Fraksi PDIP yang kebetulan berasal dari Bungkulan, meminta masyarakat untuk mencari kebenaran sertifikat tanah lapangan itu atas nama Kusuma Ardana. “Jangan hanya katanya, karena ketika masuk dalam ranah hukum maka bukti yang penting. Mudah-mudahan belumd disertifikat. Kalau belum disertifikatkan maka kita yang akan sertifikatkan menjadi fasilitas umum,” ujar Sri Seniwi. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *